Jakarta (ANTARA) - Tim hukum Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) menyampaikan 35 alat bukti tambahan dan kesimpulan terkait perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Presiden 2024 ke Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa.
Anggota tim hukum Timnas AMIN, Heru Widodo, mengungkapkan berbagai alat bukti tersebut, di antaranya mengenai pelanggaran terhadap persyaratan calon, penyalahgunaan bantuan sosial (bansos), netralitas pejabat, kepala daerah, dan kepala desa, serta teknologi informasi.
"Semua bukti kami sertakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kesimpulan yang kami sampaikan," ujar Heru.
Heru berpendapat bahwa sampai hari ini Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka belum menjadi pasangan calon terpilih karena Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 yang diterbitkan pada 20 Maret 2024 baru sebatas penetapan hasil perolehan suara secara nasional.
Keunggulan suara pasangan calon nomor urut 2 itu hingga saat ini masih dipermasalahkan oleh pasangan calon lainnya dan baru akan diputuskan oleh MK pada 22 April 2024.
Dengan begitu, Heru menambahkan keputusan KPU bisa dibatalkan oleh MK dalam sidang sengketa PHPU, terutama jika gugatan Timnas AMIN dikabulkan. Apabila keputusan itu dibatalkan maka tidak ada penetapan pasangan Prabowo-Gibran
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Timnas AMIN sampaikan 35 bukti tambahan dan kesimpulan PHPU ke MK
Anggota tim hukum Timnas AMIN, Heru Widodo, mengungkapkan berbagai alat bukti tersebut, di antaranya mengenai pelanggaran terhadap persyaratan calon, penyalahgunaan bantuan sosial (bansos), netralitas pejabat, kepala daerah, dan kepala desa, serta teknologi informasi.
"Semua bukti kami sertakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kesimpulan yang kami sampaikan," ujar Heru.
Heru berpendapat bahwa sampai hari ini Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka belum menjadi pasangan calon terpilih karena Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 yang diterbitkan pada 20 Maret 2024 baru sebatas penetapan hasil perolehan suara secara nasional.
Keunggulan suara pasangan calon nomor urut 2 itu hingga saat ini masih dipermasalahkan oleh pasangan calon lainnya dan baru akan diputuskan oleh MK pada 22 April 2024.
Dengan begitu, Heru menambahkan keputusan KPU bisa dibatalkan oleh MK dalam sidang sengketa PHPU, terutama jika gugatan Timnas AMIN dikabulkan. Apabila keputusan itu dibatalkan maka tidak ada penetapan pasangan Prabowo-Gibran
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Timnas AMIN sampaikan 35 bukti tambahan dan kesimpulan PHPU ke MK