Sleman (ANTARA) - Pemerintah telah menyalurkan sekitar Rp327,2 miliar untuk menurunkan prevalensi stunting di Daerah Istimewa Yogyakarta melalui belanja kementerian/lembaga dan transfer ke daerah.
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) DIY Agung Yulianta di Sleman, mengatakan belanja kementerian/lembaga untuk menurunkan angka prevalensi stunting telah terealisasi Rp17,28 miliar. Jumlah itu sama dengan 82,52 persen dari pagu Rp20,64 miliar.
"Program yang telah terealisasi melalui belanja K/L (Kementerian/Lembaga) antara lain bimbingan keluarga sakinah/bahagia/hitta sukhaya, fasilitas dan pembinaan keluarga di bawah dua tahun, dan infrastruktur air minum berbasis masyarakat," katanya.
Ia mengatakan program penurunan stunting ada peningkatan kompetensi perbaikan gizi, pusat informasi dan konseling remaja serta bina keluarga remaja yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan edukasi kesehatan reproduksi (kespro) dan gizi bagi remaja putri sebagai calon ibu. Selain itu, ada intensifikasi pelayanan keluarga berencana (KB).
Selanjutnya, penyaluran anggaran penurunan angka prevalensi stunting lewat TKD terbagi menjadi tiga saluran yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dengan realisasi sebesar Rp5,84 miliar atau 83,33 persen dari pagu Rp7,01 miliar, DAK nonfisik dengan realisasi Rp277,36 miliar atau 99,07 persen dari pagu Rp279,98 miliar, dan dana desa dengan realisasi Rp26,72 miliar persen 31,82 persen dari pagu Rp83,97 miliar.
Program yang telah dilaksanakan melalui anggaran dari belanja TKD yaitu penguatan penurunan angka kematian ibu, bayi, dan intervensi stunting, KB, dana bantuan operasional kesehatan hingga Bantuan Operasional Pendidikan (BOP). Selain itu, ada pos kesehatan desa, makanan tambahan, desa siaga kesehatan, dan pelatihan bidang kesehatan.
"Dukungan anggaran untuk penurunan prevalensi stunting sangat penting dalam mendukung implementasi berbagai program dan intervensi yang diperlukan," kata Agung Yulianta.
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) DIY Agung Yulianta di Sleman, mengatakan belanja kementerian/lembaga untuk menurunkan angka prevalensi stunting telah terealisasi Rp17,28 miliar. Jumlah itu sama dengan 82,52 persen dari pagu Rp20,64 miliar.
"Program yang telah terealisasi melalui belanja K/L (Kementerian/Lembaga) antara lain bimbingan keluarga sakinah/bahagia/hitta sukhaya, fasilitas dan pembinaan keluarga di bawah dua tahun, dan infrastruktur air minum berbasis masyarakat," katanya.
Ia mengatakan program penurunan stunting ada peningkatan kompetensi perbaikan gizi, pusat informasi dan konseling remaja serta bina keluarga remaja yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan edukasi kesehatan reproduksi (kespro) dan gizi bagi remaja putri sebagai calon ibu. Selain itu, ada intensifikasi pelayanan keluarga berencana (KB).
Selanjutnya, penyaluran anggaran penurunan angka prevalensi stunting lewat TKD terbagi menjadi tiga saluran yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dengan realisasi sebesar Rp5,84 miliar atau 83,33 persen dari pagu Rp7,01 miliar, DAK nonfisik dengan realisasi Rp277,36 miliar atau 99,07 persen dari pagu Rp279,98 miliar, dan dana desa dengan realisasi Rp26,72 miliar persen 31,82 persen dari pagu Rp83,97 miliar.
Program yang telah dilaksanakan melalui anggaran dari belanja TKD yaitu penguatan penurunan angka kematian ibu, bayi, dan intervensi stunting, KB, dana bantuan operasional kesehatan hingga Bantuan Operasional Pendidikan (BOP). Selain itu, ada pos kesehatan desa, makanan tambahan, desa siaga kesehatan, dan pelatihan bidang kesehatan.
"Dukungan anggaran untuk penurunan prevalensi stunting sangat penting dalam mendukung implementasi berbagai program dan intervensi yang diperlukan," kata Agung Yulianta.