Sleman (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Daerah Istimewa Yogyakarta menyebut belanja negara di DIY tetap on track dalam menjaga pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan efisiensi.
"Hingga akhir Februari 2025, belanja negara di DIY mencapai Rp2,71 triliun," kata Kepala Kanwil DJPb DIY Agung Yulianta dalam rilisnya di Sleman, Jumat.
Ia mengatakan, belanja negara di DIY tersebut didorong oleh belanja pemerintah pusat (BPP) sebesar Rp865,99 miliar dan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp1,77 triliun.
Di dalam belanja TKD, terdapat pertumbuhan kinerja penyaluran sebesar 0,32 persen yang ditopang oleh kenaikan realisasi penyaluran pada DAU, DAK non fisik, dana bagi hasil (DBH), dan adanya penyaluran dana insentif fiskal.
Kenaikan signifikan terdapat pada kinerja penyaluran DBH, hal ini disebabkan adanya perubahan periode penyaluran DBH sebagaimana diatur dalam PMK 67 Tahun 2024.
"Moderasi harga komoditas memang membuat penerimaan negara mengalami perlambatan, namun berbagai inisiatif strategis dan perbaikan administratif terus dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan penerimaan negara," katanya.
Sementara itu, lanjut Agung, pendapatan dan hibah regional DIY tercatat Rp1,24 triliun pada akhir Februari 2025. Secara nominal, PPh sektor nonmigas dan PPN memberikan kontribusi terbesar penerimaan dalam negeri.
Selain itu, kontribusi penerimaan dari jasa layanan rumah sakit dan pendidikan satker BLU diperkirakan akan terus meningkat sejalan dengan upaya konsisten inovasi dan perbaikan layanan.
"Meski dilakukan efisiensi anggaran, realisasi belanja negara tetap on track dan APBN akan terus menjadi instrumen penting menjaga kinerja perekonomian. APBN terus dioptimalkan dalam mendukung prioritas pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," kata Agung Yulianta.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: DJPb DIY sebut belanja negara menjaga pertumbuhan ekonomi di DIY
