Sleman (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Daerah Istimewa Yogyakarta mencatat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk menjaga ketahanan pangan di DIY yang telah disalurkan sepanjang 2024 sebesar Rp1,2 triliun dari alokasi Rp1,77 triliun.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) DIY Agung Yulianta di Sleman, Jumat, mengatakan, penyaluran anggaran ketahanan pangan itu melalui belanja Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian PUPR.
"Realisasi anggaran ini berbentuk pembangunan/pemeliharaan infrastruktur hingga penyaluran benih," kata Agung Yulianta.
Ia mengatakan, capaian untuk sektor ini antara lain untuk pembangunan Bendungan Bener, kesehatan hewan sebanyak 34.384 layanan, operasi pemeliharaan irigasi 312,6 km, penyaluran benih padi dan jagung 7.000 hektare, dan kawasan padi kaya gizi (biofortifikasi) seluas 250 hektare.
Dukungan untuk ketahanan pangan di DIY sejalan dengan kontribusi belanja kementerian/lembaga (K/L) lingkup DIY untuk mendukung transformasi ekonomi menuju visi Indonesia Maju. Pertama, melalui pengendalian inflasi lewat belanja K/L dengan alokasi Rp1,65 triliun dan terealisasi Rp1,08 triliun serta dukungan dari DAK Fisik sebesar Rp552,66 miliar dan terealisasi Rp511,33 miliar.
"Alokasi tersebut difokuskan untuk kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, dan ketersediaan pasokan," katanya.
Selain itu, lanjut Agung, ada komunikasi yang efektif melalui pembangunan infrastruktur sumber daya air dan irigasi, pembangunan jalan nasional, pemberian bantuan ternak, sarana pengembangan kawasan pertanian hingga publikasi laporan statistik harga.
Selanjutnya, ketahanan pangan juga sejalan dengan peningkatan investasi antara lain melalui belanja K/L yang dialokasikan sebesar Rp911,81 juta dengan realisasi Rp677,43 juta. Kemudian, melalui transfer ke daerah (DAK non-fisik) untuk fasilitasi penanaman modal sebesar Rp5,04 miliar dengan realisasi 100 persen.
"Alokasi-alokasi tersebut antara lain digunakan untuk kajian peluang investasi dan pinjaman daerah, pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil ternak, pemantauan perkembangan realisasi investasi dalam rangka dekonsentrasi, membiayai pengawasan penanaman modal, bimbingan teknis kepada pelaku usaha, penyelesaian masalah dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha hingga penyusunan peta potensi investasi provinsi," katanya.
Agung Yulianta menegaskan, secara keseluruhan, kinerja APBN Regional DIY sampai dengan akhir Desember 2024 menunjukkan pertumbuhan positif baik pada Pendapatan Negara maupun Belanja Negara. Hal ini mencerminkan upaya pemerintah dalam menjaga keseimbangan fiskal yang sehat.
"APBN 2024 bekerja keras untuk meletakkan fondasi yang kuat untuk pelaksanaan APBN 2025 demi kemajuan bangsa. Kementerian Keuangan akan terus mengawal pelaksanaan APBN dengan penuh integritas dan soliditas untuk mengawal program strategis pemerintah dalam perwujudan Misi Asta Cita dan Visi Indonesia Emas 2045," katanya.