Sleman (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Daerah Istimewa Yogyakarta mencatat penyaluran bantuan sosial yang menyasar langsung masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) hingga akhir Februari 2025 sebesar Rp320 miliar.
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan DIY Agung Yulianta di Sleman, Jumat, mengatakan bantuan yang diberikan antara lain berbentuk program bantuan pangan nontunai (BPNT), program keluarga harapan (PKH), dan program yatim atensi (YAPI).
"BPNT di DIY telah terealisasi sebesar Rp178,19 miliar untuk 296.989 peserta. Selanjutnya bantuan PKH telah terealisasi Rp143,18 miliar untuk 185.050 peserta, dan realisasi program YAPI sebesar Rp8,2 miliar untuk 11.148 peserta," kata Agung Yulianta dalam rilisnya.
APBN 2025 memberikan dukungan fiskal di wilayah DIY sesuai arah kebijakan yang ditujukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, termasuk untuk program pengentasan kemiskinan dan penurunan prevalensi stunting serta alokasi anggaran untuk sektor pendidikan dan kesehatan untuk membentuk sumber daya manusia (SDM) berkualitas di DIY.
Dalam upaya penghapusan kemiskinan, kata Agung, pemerintah pusat mengalokasikan sebesar Rp25,39 miliar melalui belanja pemerintah pusat (BPP) dan pendukung penghapusan kemiskinan melalui transfer ke daerah (TKD), dana alokasi khusus (DAK) fisik sebesar Rp31,37 miliar, DAK non fisik sebesar Rp8,43 miliar; dan dana desa sebesar Rp35,80 miliar.
"Sedangkan dalam upaya penurunan prevalensi stunting, pemerintah mengalokasikan melalui BPP sebesar Rp3,28 miliar dan melalui DAK fisik sebesar Rp385,69 miliar," katanya.
Agung mengatakan untuk membentuk SDM berkualitas, pemerintah mengalokasikan Rp1,53 triliun untuk bidang kesehatan serta dukungan dari TKD berupa DAU bidang kesehatan dengan alokasi Rp112,79 miliar, DAK fisik bidang kesehatan Rp78,25 miliar, dan DAK non fisik dengan alokasi Rp162,02 miliar.
Untuk bidang pendidikan, pemerintah mengalokasikan Rp778,78 miliar melalui BPP dan dukungan TKD berupa DAU bidang pendidikan dengan alokasi Rp242,25 miliar, DAK fisik bidang pendidikan alokasi Rp68,00 miliar, dan DAK nonfisik alokasi Rp1,78 triliun.
"Meski dilakukan efisiensi anggaran, realisasi belanja negara tetap on track dan APBN akan terus menjadi instrumen penting menjaga kinerja perekonomian. APBN terus dioptimalkan dalam mendukung prioritas pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," kata Agung.*
