Jakarta (ANTARA Jogja) - Sejumlah tokoh masyarakat Riau menentang kebijakan Komite Olahraga Nasional Indonesia dan Kementerian Pemuda dan Olahraga terkait penambahan cabang olahraga khususnya dansa pada Pekan Olahraga Nasional XVIII/2012 di Riau.
"Kami tentu saja menolak cabang olahraga dansa yang mempertontonkan aurat itu di PON Riau," kata Ketua Masyarakat Riau Jakarta (PMRJ) Lukman Edi di Jakarta.
Ia menilai cabang olahraga dansa bertentangan dengan marwah dan budaya Melayu Riau yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam.
Lukman yang juga anggota Komisi VI DPR RI asal daerah pemilihan Riau tersebut, juga mengajak semua pihak untuk tidak menerima kehadiran cabang itu dipertandingkan dalam. PON mendatang "Karena arena bertentangan dengan sikap dan perilaku masyarakat Riau. Kita yakin semua lapisan masyarakat akan menentangnya," kata mantan menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Jilid I ini.
Oleh karena itu, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut meminta KONI Pusat dan Kemenpora untuk mempertimbangkan kembali diikutsertakannya cabang dansa, karena akan menimbulkan keresahan masyarakat.
"Jika dipertandingan, siap-siap saja, bisa saja didemo dan diboikot. Jauh hari sudah diperingatkan," kata bekas Sekjen DPP PKB ini.
Hal senada juga dikemukakan anggota DPR RI asal pemilihan Riau, Wan Abubakar dan anggota DPD RI asal pemilihan Riau, Abdul Ghafar Usman.
Wan Abubakar, politisi dari Fraksi PPP ini mendukung sepenuhnya penolakan cabang dansa di tanah "Lancang Kuning" tersebut.
"Kalau dansa dipertandingkan di PON kita sepakat menolak, karena bertolak belakang dan bertentangan dengan marwah Riau. Kita dukung untuk ditolak," kata anggota Komisi IV DPR RI itu.
Penegasan agar tiga cabang olahraga terutama dansa agar tidak diikutsertakan dalam PON juga disampaikan anggota DPD RI asal pemilihan Riau, Abdul Ghafar Usman.
Menurut dia, di samping terkendala oleh anggaran, persiapan yang tidak secara otomatis dan langsung tersedia juga bertentangan dengan budaya Riau yang agamis dan sejahtera.
"Jadi penambahan cabang tersebut secara sepihak dan mendadak akan mempengaruhi kesuksesan pelaksanaan, serta kurang sesuai dengan budaya melayu yang agamis. Jika dipaksakan akan mengurangi kewibawaan Riau," katanya. (T009)
