
Anggaran Jamkesda Kulon Progo terserap Rp1 miliar

Kulon Progo (Antara Jogja) - Penyerapan anggaran jaminan kesehatan daerah Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mencapai Rp1 miliar selama Januari 2013 dengan alokasi Rp9 miliar per tahun.
Kepala Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Jamkesda Kulon Progo Paryanto di Kulon Progo, Jumat, mengatakan alokasi anggaran Jamkesda sejak 2010 terus mengalami peningkatan.
"Meski alokasi Jamkseda di Kulon Progo sangat tinggi, anggaran yang kembali masuk ke kas daerah tiap tahun di atas Rp1 miliar," kata paryanto.
Ia mengatakan, realisasi Jamkesda tidak pernah mencapai angka 100 persen. Realisasi terbesar terjadi pada 2012 menyentuh angka 78,4 persen sedangkan terkecil pada 2010 dengan hanya 34 persen dari alokasi yang dianggarakan.
Pada 2010, kata dia, alokasi jamkesda sebesar Rp1,5 miliar hanya tersalurkan Rp511 juta atau 34 persen. Pada 2011, anggaran Rp2,5 miliar hanya tersalurkan Rp1 miliar.
"Alokasi jamkesda 2012 kembali meningkat sebesar Rp9 miliar tetapi hanya tersalurkan Rp7 miliar. Mudah-mudahan tahun ini bisa tersalurkan hingga 100 persen," katanya.
Menurut dia, minimnya realisasi disebabkan oleh beberapa faktor misalnya disebabkan jumlah warga yang sakit hanya sedikit, atau karena masyarakat banyak yang belum tahu. Bahkan terkadang, pasien enggan mengurus jaminan kesehatan.
"Ketidaktahuan itu bisa karena masyarakat benar-benar tidak tahu, atau juga karena informasi yang tidak valid," katanya.
Pada tahun ini, kata dia, seluruh warga di Kulon Progo dijamin oleh Jamkesda. Tahun 2012 hanya 62.057, meningkat menjadi 185.953 tahun ini. Sedangkan penerima jamkesmas mencapai 232. 515 orang.
Jika ditambah PNS warga Kulon Progo 45.000 orang maka total warga yang ditanggung jaminan kesehatan mencapai 465 ribu orang lebih.
"Angka ini sebenarnya tidak sinkron dengan jumlah penduduk. Tapi kami tidak memiliki data konkret tentang warga dijamin oleh kartu jaminan kesehatan," kata dia.
Anggota Komisi IV DPRD Kulon Progo Ajrudin Akbar meminta mekanisme pengurusan jamkesda diperbaiki.Jika diperlukan, UPTD dapat membuka pelayan di RSUD untuk mempermudah pasien.
Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo mengklaim Jamkesda terealisasi hingga 100 persen. Sebab, alokasi yang tertuang dalam APBD murni hanya Rp7 miliar dan ditambah Rp2 miliar untuk antisipasi kekurangan anggaran.
(KR-STR)
Pewarta : Oleh Sutarmi
Editor:
Masduki Attamami
COPYRIGHT © ANTARA 2026
