BNP2TKI kembangkan pelayanan terintegrasi TKI dengan Imigrasi

Rabu, 24 Juli 2013 12:26 WIB

Kepala BNP2TKI Moh Jumhur Hidayat (Foto antaranews.com)

Surakarta (Antara Jogja) - Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) mengembangkan sistem komputerisasi pelayanan terintegrasi dalam urusan TKI dengan kantor imigrasi berbagai daerah.

"Dalam waktu dekat akan terwujud, agar pelayanan TKI semakin baik," kata Kepala BNP2TKI Moh Jumhur Hidayat saat meninjau Kantor Imigrasi Surakarta, Rabu, dalam rangkaian Safari Ramadhan VI BNP2TKI di Pulau Jawa 13-25 Juli 2013.

BNP2TKI saat ini sedang menyiapkan nota kesepahaman (MOU) dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk sistem pelayanan terintegrasi dengan imigrasi.

Sejauh ini sistem komputerisasi tenaga kerja luar negeri (Sisko TKLN) yang telah terintegrasi adalah antara BNP2TKI dengan seluruh Disnakertrans di kabupaten/kota.

Setiap calon TKI yang akan berangkat ke luar negeri, katanya, harus mendapatkan rekomendasi dari Disnakertrans untuk membuat paspor di imigrasi.

Namun, belum ada sistem terintegrasi antara BNP2TKI/Disnakertrans dengan imigrasi.

"Hal itu bisa memungkinkan terjadinya kecurangan, misalnya jumlah calon TKI yang mengurus rekomendasi paspor dari Disnakertrans untuk ke imigrasi sebanyak 20 orang tetapi Disnakertrans mengeluarkan 30 rekomendasi. Ini kan belum bisa dikontrol, nah, melalui sistem komputerisasi terintegrasi, hal seperti itu dapat dicegah," katanya.

Jumhur menegaskan bahwa setiap calon TKI yang akan berangkat ke luar negeri harus berdokumen resmi.

"Bila sudah terintegrasi juga dengan imigrasi, pelayanan TKI semakin dahsyat dan bisa mencegah mereka yang berdokumen tak resmi," katanya.

Dengan sistem terintegrasi itu, menurut Jumhur, semua institusi terkait dengan urusan TKI dapat saling memonitor dan mempermudah pelayanan TKI.
(B009)