Jakarta (Antara Jogja) - Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan mengatakan besarnya jumlah penduduk muda Indonesia yang sering disebut sebagai bonus demografi apabila tidak terdidik justru bisa menjadi bom waktu pada masa depan Indonesia.
"Besar, muda, dan tak terdidik ini merupakan bom waktu untuk masa depan Indonesia," kata Anies sebagaimana dikutip dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa.
Ia menjelaskan, setiap tahun ada 5,6 juta anak Indonesia masuk kelas 1 SD. Ini termasuk tinggi karena mencapai 94-95 persen. Sejajar dengan negara-negara maju seperti Korea, Jepang, dan lainnya. Akan tetapi, hanya 2,3 juta yang melanjutkan ke SMA, yang 3,3 juta "hilang".
"Banyak anak-anak kita pernah lulus SD tetapi tak pernah lulus SMA," katanya.
Anies mengkritisi saat ini yang dibicarakan terus-menerus adalah hanya mereka yang berada di dalam sekolah. Padahal, jumlah yang berada di dalam sekolah lebih sedikit daripada yang ada di luar sekolah.
"Kita ribut soal RSBI, kita ramai soal UN, yang ikut UN 2,3 juta yang hilang 3,3 juta, kalikan ini sepuluh tahun, 33 juta anak Indonesia tidak terdidik, ini yang disebut dalam berbagai laporan sebagai bonus demografi," papar dia.
Anies mengungkapkan bahwa fakta lain berdasarkan data, jumlah SD di Indonesia sekitar 170 ribu, sedangkan SMA sekitar 26 ribu.
"Tidak usah memakai rumus macam-macam bahwa tidak ada ketidakadilan di sini. Di sini sangat terlihat kita belum berencana mendidik setiap anak Indonesia," katanya.
Anies mengatakan yang nanti akan mendapatkan masa depan adalah mereka yang terdidik, yang mendapatkan akses pada pendidikan berkualitas, sementara akses anak-anak Indonesia untuk mengenyam pendidikan yang berkualitas masih didominasi pada wilayah kota-kota besar.
"Siapa yang tidak terdidik, siapa yang tertinggal, adalah mereka yang taraf sosial ekonomi rendah, secara geografis tak terjangkau dari kota besar," papar dia.
Menurut Anies, dua komponen tersebut, yakni taraf ekonomi yang rendah dan akses ke kota yang sulit, merupakan hal yang paling terkesampingkan. Padahal, membicarakan Indonesia masa depan, Republik ini berjanji mencerdaskan rakyatnya.
"Tak penting ekonominya, tak penting lokasi lahirnya, setiap anak Indonesia mendapat hak dilunasi janjinya, yaitu dicerdaskan melalui pendidikan," ujarnya.
Oleh karena itu, kata dia, tanggung jawab semua pihak yang bergerak di wilayah pendidikan tidak sekadar memastikan pendidikan berjalan, tetapi memastikan setiap anak bangsa bisa mendapatkan pendidikan sesuai dengan janji negara yang terkandung dalam konstitusi.
Ia menambahkan, kalau ingin membicarakan Indonesia yang kuat di masa depan, harus bicara kualitas manusianya. Membangun kualitas manusia adalah pekerjaan rumah paling besar.
"Indonesia harus menempatkan manusia sebagai komponen utama yang terkembangkan. Artinya, tidak hanya semata menjadi bagian dari input faktor produksi," katanya.
(S024)
