DPRD Kulon Progo minta administrasi desa diaudit

Kamis, 9 Januari 2014 18:05 WIB

Kabupaten Kulon Progo

Kulon Progo (Antara Jogja) - Komisi I DPRD Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, meminta Inspektorat Daerah setempat mengaudit administrasi dan keuangan desa setiap tahun.

Anggota Komisi I DPRD Kulon Progo Sarkowi di Kulon Progo, Kamis, mengatakan audit ini dalam rangka menyiapkan desa dalam menerima anggaran dari pemerintah.

"Beberapa waktu lalu, Undang-Undang Desa telah disakan oleh DPR RI. Meski belum ada aturan turunan dari Undang-Undang tersebut, kami minta Pemkab Kulon Progo melakukan audit administrasi desa setiap tahun. Jangan sampai bantuan pemerintah pusat yang akan dicairkan pada 2015, menjadi masalah baru bagi kepala dan perangkat desa," kata Sarkowi.

Ia juga mengatakan bantuan dari pemerintah pusat, provinsi dan kabuoaten setiap tahunnya terus bertambah. Anggaran yang masuk juga besar. Untuk itu, perlu didukung oleh administrasi yang akuntabel, sehat dan bersih.

"Jangan sampai, kepada dan perangkat desa masuk penjara karena masalah administrasi. Selain itu, batuan desa tidak dikorupsi, perlu didukung administrasi yang tertib," katanya.

Sekretaris Komisi I DPRD Kulon Progo Suharmanto mengatakan pihaknya menghargai jika Inspektorat Daerah (Irda) belum melakukan audit tahunan disetiap desa karena keterbatasan jumlah auditor dan pekerjaan yang sangat banyak. Irda harus melakukan pemeriksaan 40 entitas yang harus diaudit.

"Kami berharap, auditor dilingkungan Irda kualitas dan kemampuannya sama dengan auditor di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA). Sehingga, jika ada persoalan administrasi dan lainnya dari tingkat desa dan lingkungan pemkab dapat segera ditangani," katanya.

Kepala Irda Kulon Progo Arif Sudarmanto mengatakan pihaknya siap melakukan audit administrasi desa setiap tahunnya. Namun demikian, saat ini jumlah auditor dilingkungannya hanya 27 orang.

"Kami memiliki 27 auditor yang sudah bersertifikasi. Meski demikian, jumlah ideal auditor yang dibutuhkan 54 orang. Selain itu, kami berharap ada mobil operasional yang dapat digunakan serta uang transportasi. Saat ini kami hanya memiliki satu mobil operasional," kata dia.

(KR-STR)