Pemkab didorong buat unit usaha percetakan

Selasa, 1 Desember 2015 22:09 WIB

Gunung Kidul (Antara Jogja) - Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, didorong untuk membuat unit usaha percetakan di bawah badan usaha milik daerah agar dana yang dikeluarkan dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.

Anggota DPRD Gunung Kidul dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Ari Siswanto di Gunung Kidul, Selasa, mengatakan pembentukan unit usaha BUMD ini penting karena pemkab mengalokasikan anggaran Rp11,4 miliar untuk belanja cetak dan fotokopi berkas dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2016 yang disahkan antara legislatif dengan eksekutif pada Rabu (25/11).

"Dana belanja untuk percetakan dokumen sebesar Rp6.615.189.600, serta belanja fotokopi sejumlah Rp4.874.767.579. Biaya percetakan sangat tinggi, kenapa tidak dikelola mandiri saja," kata Ari.

Ia mengatakan pembentukan unit usaha BUMD tentang percetakan dan penggandaan dokumen bisa menggerakkan ekonomi pada BUMD milik pemkab. Hasilnya bisa digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Sehingga, uang yang dikeluarkan untuk percetakan itu beberapa persen akan kembali lagi ke pemkab.

"Kami berharap peluang ini bisa ditangkap dan dikelola mandiri. Selain itu, dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat juga," katanya.

Selain pembentukan unit usaha BUMD, menurut dia, pemkab juga sebaiknya mengurangi percetakan dan berkas untuk diganti softcopy. "Dana tersebut bisa diefisiensi untuk kepentingan lain, karena bisa menggunakan softcopy," katanya.

Sementara itu, Penjabat Sekda Gunung Kidul Supartono mengaku mendukung usulan dewan. Namun demikian, pihaknya akan mengkaji tentang pendirian unit usaha BUMD.

"Pada dasarnya, kami mendukung langkah tersebut, namun akan kami lihat terlebih dulu seperti apa peraturannya," katanya.

(KR-STR)