Dinkes: imunisasi Rubella Bantul capai 98 persen

Bantul (Antara Jogja) - Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menyebutkan pemberian imunisasi campak dan rubella kepada anak berusia 9 bulan sampai 15 tahun di daerah ini sudah mencapai sekitar 98 persen.

"Imunisasi campak dan rubella itu diundur sampai 14 Oktober dan kita sudah mencapai 98 persen, sisanya nanti diharapkan sampai 14 Oktober sudah selesai," kata Kepala Bidang Penanggulangan Masalah Kesehatan Dinkes Bantul Pramudi di Bantul, Kamis.

Menurut dia, pemberian imunisasi campak dan rubella melalui suntik dalam mendukung program nasional melalui puskesmas dan posyandu di wilayah Bantul sudah sekitar 98 persen dari total sekitar 300 anak yang berhak mendapat pelayanan itu.

"Kalau kendalanya mungkin pas yang bersangkutan sakit, atau diajak ke luar kota oleh orang tuanya atau faktor lain hingga tidak dapat datang ke puskesmas saat ada program pemberian imunisasi itu," katanya.

Oleh sebab itu, kata dia, dengan sisa waktu beberapa hari ini diharapkan masyarakat yang punya anak usia 9 bulan sampai 15 tahun dan belum diimunisasi, bisa datang ke puskesmas untuk mendapat imunisasi gratis dari pemerintah itu.

"Diutamakan di puskesmas-puskesmas, dan yang di sekolah sudah tidak ada, karena sebelumnya sudah, jadi dari Agustus- September di posyandu. Dan kekurangan yang dua persen dari 300 ribu itu angkanya kecillah," katanya.

Namun demikian, kata dia, dengan capaian yang 98 persen itu, Bantul sudah berada di angka aman karena sudah diatas 95 persen, meski akan diupayakan hingga mendekati seratus persen.

"Jadi sudah ada imunisasi dengan terproteksi hingga 95 persen itu sudah bisa mengeleminasi penyakit nantinya, sehingga katakanlah di bawah lima persen itu tidak terimunisasi tidak apa-apa, kan tujuannya gol di 2020 kita bebas," katanya.

Terkait adanya penolakan imunisasi campak dan rubella, ia mengatakan, jumlahnya sedikit hanya puluhan, akan tetapi bukan menolak atau tidak mau diimunisasi, hanya kurang pemahaman adanya program nasional yang difasilitasi pemerintah itu.

"Kalau menolak malah sedikit, paling puluhan saja, namun bukan dalam arti menolak, cuma pemahamannya yang berbeda, karena kan anak kecil kok bisa menolak gimana, itu dari orang tuanya saja. Ya nanti didatangi dari puskesmas," katanya.


(T.KR-HRI)