Pemerintah perlu membentuk Badan Pangan Nasional

Jakarta (Antaranews Jogja) - Pemerintah perlu membentuk Badan Pangan Nasional untuk meningkatkan ketahanan pangan di Tanah Air dengan cara menyelesaikan beragam permasalahan seperti impor pangan, kata seorang legislator.

        "Dengan terbentuknya BPN maka akan menjadi pemersatu semua tugas dan fungsi yang ada di kementerian atau lembaga karena menjadi melekat di lembaga pangan tersebut," kata anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin.

        Menurut dia, BPN akan menjadi kuat dari segi otoritas dan penting karena dapat mempersingkat rantai birokrasi yang selama ini tumpang tindih.

        Politisi PKS itu mencontohkan pelaksanaan seperti kebijakan untuk kuota impor, tarif, dan turunannya dapat menjadi satu pintu dengan adanya BPN.

        Hal tersebut, lanjutnya, sebagai program untuk melindungi petani nasional serta menjamin agar kedaulatan pangan Nusantara dapat terwujud.

        Ia menjelaskan, BPN nantinya difungsikan menjadi regulator dengan fokus utama di sisi hilir, sedangkan dari sisi hulu seperti peningatkan produksi dan sistem budi daya pangan masih tetap berada di bawah naungan kementerian teknis terkait.

        Sebelumnya, Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) mengingatkan fokus kebijakan terkait pasokan pangan nasional dinilai ketinggalan zaman karena ketahanan pangan saat ini lebih dari ketersediaan domestik dan stabilitas pasokan pangan.

        "Sejak pertengahan 1990-an, Organisasi Pangan dan Pertanian PBB sudah menambahkan akses individu atau keterjangkauan makanan dan preferensi makanan individu, serta pemanfaatan keamanan pangan dan manfaat gizi untuk mencapai yang disebut ketahanan pangan," kata Anggota Dewan Pembina CIPS Arianto A Patunru.

        Menurut dia, berbagai dimensi tersebut mencerminkan sisi permintaan keamanan pangan yang kerap diabaikan pemerintah dalam upaya menjamin keamanan pangan.

        Ia berpendapat bahwa konsepsi keamanan pangan tersebut menunjukkan bahwa solusi yang lebih efektif untuk masalah ini adalah meningkatkan persaingan di pasar pangan domestik. Persaingan yang dimaksud adalah mengarah pada kemajuan teknologi, peningkatan kualitas makanan dan penurunan harga.

        "Persaingan di pasar pangan domestik dan peningkatan ketersediaan pangan membuka peluang terciptanya pasar dan juga impor yang lebih murah. Para elite politik di Indonesia sebagian besar mengabaikan pentingnya impor untuk mencapai ketahanan pangan," katanya.

        Hal tersebut, lanjutnya, karena mereka memiliki pemahaman yang salah kalau impor adalah penyebab tidak tercapainya ketahanan pangan, sehingga sejumlah undang-undang bahkan menetapkan impor hanya diperbolehkan ketika suplai domestik tidak cukup.

        Arianto menambahkan, tidak ada pemerintahan yang berhasil merencanakan produksi dan konsumsi secara akurat untuk seluruh negeri, apalagi sebuah negara dengan populasi yang sangat besar seperti Indonesia.