KPAI prihatin atas kendala "server" UNBK SMP

Jakarta (Antaranews Jogja)- Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bidang Pendidikan Retno Listyarti menyampaikan keprihatinan atas kendala "server" yang terjadi pada saat pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) 2018 tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP).

        "Kami menyampaikan keprihatinan atas kasus 'server' Kemdikbud untuk UNBK yang mengalami masalah di hari pertama UNBK SMP/MTs sehingga mengakibatkan keterlambatan UNBK di berbagai sekolah," ujar Retno di Jakarta, Rabu.

        Keterlambatan tidak sekedar 30 menit seperti di sampaikan para pejabat Kemdikbud, kata dia, karena KPAI menerima laporan dari orangtua yang anaknya mengikuti UNBK SMP, keterlambatan mencapai 3,5 jam.

        Ujian sesi satu yang seharusnya dimulai jam 7.30 molor hingga pukul 11.00 WIB. Akibatnya sesi dua dan tiga juga molor waktunya. Sesi tiga berakhir ujian sekitar pukul 18.00 WIB.

        "Tentu saja anak-anak kelelahan menunggu dan berdampak pula psikologis anak-anak."
   Kemudian, KPAI menyayangkan penjelasan beberapa pejabat Kemdikbud yang menyatakan bahwa "server" Kemdikbud bermasalah karena kelebihan beban, yang mana peserta UNBK SMP melonjak hingga 100 persen yaitu  mencapai 4,3 juta peserta.

        "Kalau sudah tahu peserta UNBK melonjak drastis, mengapa Kemdikbud tidak mengantisipasi dari awal, sehingga server anjlok mestinya tidak terjadi."

   KPAI mendukung upaya-upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan, termasuk kualitas ujian nasional, namun upaya-upaya tersebut harus memiliki perspektif anak. Potensi dampak psikologis anak harus menjadi pertimbangan dalam membuat kebijakan.

        Keempat, KPAI mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah memenuhi delapan standar nasional pendidikan, terutama standar sarana dan prasarana serta standar pendidik dan tenaga kependidikan,  sehingga proses pembelajaran "High Order Thinking Skills" atau HOTS dapat dilaksanakan di berbagai sekolah.

        "Sehingga kalau proses pembelajarannya sudah HOTS maka adil jika soalnya juga HOTS. Pemerintah jangan berpikir bahwa meningkatkan kualitas pendidikan adalah dengan meningkatkan kesulitan soal, bukan meningkatkan kualitas pendidik dan sarana prasarana pendidikan yang merata di seluruh  Tanah Air," papar Retno.