Kulon Progo (ANTARA) - Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Akhid Nuryati mendorong perempuan di wilayah itu mendaftarkan diri dalam pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang akan berlangsung pada 21-22 Desember 2019.
Akhid Nuryati di Kulon Progo, Selasa, mengatakan keterlibatan perempuan dalam proses perencanaan pembangunan di Kulon Progo dan tingkat desa sangat dibutuhkan, karena sejauh ini keberpihakan Anggaran Pembangunan dan Belanja Desa (APBDes) terhadap pemberdayaan perempuan masih sangat kurang.
"Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini berperan dalam pengawasan pelaksanaan anggaran, dan penyeimbang pemerintah desa, serta perencanaan pembangunan desa, sehingga keterwakilan perempuan dalam BPD sangat dibutuhkan," kata Akhid.
Diketahui, Pemkab Kulon Progo akan menyelenggarakan pemilihan anggota BPD serentak 87 desa se-Kulon Progo yang akan dilaksanakan pada 21 dan 22 Desember 2019. Pengisian anggota BPD meliputi pengisian perwakilan perempuan melalui pemilihan langsung dan pengisian anggota BPD perwakilan wilayah melalui musyawarah.
Menurut dia, perempuan memiliki etos kerja lebih baik, dari sisi pengawasan lebih cermat dan ulet. Selain itu, perempuan juga lebih memahami aspirasi masyarakat.
"Kita tidak menafikan peran anggota BPD dari laki-laki, tapi kita juga tidak menutup mata mereka kurang peka terhadap aspirasi masyarakat, tidak komprehensif dan teliti," kata politikus PDI Perjuangan dari Daerah Pemilihan I (Wates dan Temon) ini.
Akhid mengapresiasi Desa Karangwuni, Kecamatan Wates, dengan tingkat partisipasi dan keterwakilan perempuan sudah sangat bagus, sehingga APBDes Desa Karangwuni sudah berpihak kepada perempuan. Namun, belum semua desa melibatkan perempuan dalam lembaga tingkat desa tinggi.
"Untuk itu, kami mendorong perempuan jangan alergi terlibat dalam pembangunan di segala aspek dan tingkatan. Keterlibatan perempuan sangat dibutuhkan untuk menyeimbangkan pembangunan yang berpihak kepada perempuan," katanya.
Terkait mekanisme pemilihan keterwakilan perempuan, Akhid mengatakan pemilihan anggota BPD perempuan melalui perwakilan itu caranya perwakilan bisa memilih atau bisa dilakukan secara musyawarah mufakat, tergantung kesepakatan desa.
Pemilihan anggota BPD itu bisa dilakukan perwakilan. Jadi setiap daerah pemilihan dipilih perwakilan tokoh masyarakat, tokoh agama, perwakilan rukun tetangga, rukun warga, tokoh pemuda, karang taruna.
"Mereka yang melakukan pemilihan kepada anggota BPD perempuan, bukan dipilih oleh masyarakat seluruh desa. Calon anggota BPD perempuan harus bisa melakukan pemaparan program, baru dilakukan pemilihan," katanya.
Sementara itu, Kepala Seksi Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DPMDP2KB) Kulon Progo Risdiyanto mengatakan pemkab telah mempersiapkan logistik untuk penyelenggaraan pemilihan langsung pengisian anggota BPD perwakilan perempuan.
Menurut dia, panitia pengisian BPD Desa mengajukan permohonan pinjam logistik ke DPMDP2KB. Pemkab memiliki perlengkapan logistik untuk pemilihan langsung. Barang tersebut disimpan di gudang KPU kabupaten.
"Pemkab akan mengkoordinasikan dengan KPU kabupaten untuk pengambilan kebutuhan logistik. Permasalahannya, perlengkapan seperti kotak suara dan biliki disimpan di gudang KPU kabupaten,” kata Risdiyanto.
Kebutuhan logistik mencukupi untuk penyelenggaraan pemilihan langsung pemungutan suara anggota BPD perwakilan perempuan. Pada penyelenggaraan pengisian anggota BPD serentak, hanya 48 desa yang membutuhkan logistik untuk pemungutan suara perwakilan perempuan.
"Pengisian anggota BPD perwakilan perempuan di 39 desa, melalui musyawarah karena tidak memenuhi persyaratan minimal untuk pemilihan langsung. Perwakilan perempuan yang ditetapkan hanya satu calon," katanya.
