Gunung Kidul (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, belum akan mengusulkan pemberlakuan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar, meski termasuk wilayah transmisi lokal penyebaran COVID-19.
Kepala Dinas Kesehatan Gunung Kidul Dewi Irawaty di Gunung Kidul, Jumat mengatakan kebijakan ini harus melalui kajian yang mendalam, terlebih dalam perencanaan juga harus dikonsultasikan dengan Pemerintah DIY.
"Kami masih kaji dan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) belum akan diterapkan untuk saat ini," kata Dewi.
Menurut dia, ada dampak positif dan negatif penerapan PSBB. Dampak positif apabila PSBB diterapkan, salah satunya penindakan bisa dilakukan dengan tegas terhadap warga yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Di sisi lain, ada kewajiban yang harus dipenuhi menyangkut logistik masyarakat selama PSBB berlangsung.
Menurut dia, beban inilah yang harus dikaji karena menyangkut kemampuan anggaran yang dimiliki pemkab. “Jadi tidak serta merta langsung bisa diterapkan karena benar-benar harus dikaji. Kami juga harus mengukur kemampuan keuangan daerah," katanya.
Dewi mengatakan saat ini, pemkab masih fokus penelusuran terhadap kontak pasien positif. Setelah penelusuran terlaksana, dilakuan tes, baik malalui tes cepat atau model swab.
Ia juga terus mengimbau ke masyarakat untuk menaati protokol kesehatan untuk pencegahan.
"Jaga kesehatan, selalu cuci tangan, jaga jarak dan memakai masker," ujarnya.
Disinggung mengenai alat tes cepat, Dewi mengakui sudah mendapatkan tambahan bantuan dari pemerintah. Total memiliki 3.100 alat tes cepat dan sudah digunakan sebanyak 1.000 unit.
"Stok masih ada dan rencananya digunakan untuk masyarakat. Alat ini, kami prioritaskan bagi masyarakat yang masuk PDP, ODP atau warga yang kedapatan kontak dengan pasien positif,” katanya.
Pemkab Gunung Kidul belum akan usulkan pemberlakuan PSBB
Kepala Dinas Kesehatan Gunung Kidul Dewi Irawaty. (Foto ANTARA/Sutarmi)
