Pemkab Bantul segera siapkan kebutuhan untuk bantuan dampak kenaikan BBM

Rabu, 7 September 2022 16:27 WIB

Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul, DIY Helmi Jamharis (ANTARA/Hery Sidik)

Bantul (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, segera melakukan koordinasi untuk mempersiapkan kebutuhan untuk penyaluran bantuan atau kompensasi kepada masyarakat yang terdampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

"Kebijakan itu baru diluncurkan dan kami jajaran TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) segera melaksanakan koordinasi untuk mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan yang memang harus ditanggung oleh pemerintah daerah," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Bantul Helmi Jamharis di Bantul, Rabu.

Menurut dia, dua persen dari dana alokasi umum (DAU) Pemkab Bantul yang bisa dikumpulkan dan dialokasikan untuk kompensasi atau bantuan bagi masyarakat berpenghasilan rendah masih dalam proses persiapan untuk koordinasi.

"Mungkin dalam satu sampai dua hari ini kami akan melakukan koordinasi dengan anggota TAPD yang lain, sehingga saat ini belum diketahui bentuknya apa," katanya.

Akan tetapi, kata dia, kebijakan yang bersumber dari pemerintah pusat atau APBN misalnya bantuan langsung tunai (BLT) BBM yang melalui Kemensos dan dilaksanakan oleh kantor pos sudah dipersiapkan.

"Mungkin dalam dua hari ke depan akan dilaksanakan, yang itu tentunya koordinasi kantor pos dengan camat yang akan mengatur jadwal pendistribusian, baik yang akan menerima BLT sebesar Rp300 ribu, dan BLT lainnya, dua hari ke depan akan ada distribusi," katanya.

Sekda juga mengatakan, sejauh ini pemkab juga belum menentukan kegiatan kegiatan seperti apa dalam memberdayakan masyarakat atas kenaikan harga harga dampak kenaikan harga BBM.

"Karena kan di samping untuk BLT ada arahan dari pemerintah pusat itu untuk penanaman tanaman jangka pendek, apakah akan menyangkut hal itu kami belum melakukan perencanaan detail penggunaannya," katanya.

Oleh karena itu, Sekda Bantul selaku koordinator TAPD Bantul akan melakukan koordinasi bersama para anggota TAPD yang juga merumuskan surat edaran kepada kelurahan terkait dengan penggunaan dari dana desa yang dikucurkan dari pusat.