Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menjamin transparansi, akuntabilitas, dan objektivitas dalam rekrutmen anggota KPU daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota.
"Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih mendesak KPU RI menjamin transparansi, akuntabilitas, dan objektivitas rekrutmen penyelenggara pemilu daerah," kata perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih Kurnia Ramadhana dalam diskusi media "Investigasi, Usut Tuntas, dan Tolak Penyelenggara Pemilu yang Terlibat Kecurangan", seperti dipantau melalui kanal YouTube Sahabat ICW di Jakarta, Senin.
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) itu menyampaikan desakan itu muncul karena ada dugaan iming-iming jabatan dari KPU RI kepada anggota KPU daerah yang bersedia melakukan kecurangan berupa manipulasi data dalam tahapan verifikasi faktual partai politik calon peserta Pemilu Serentak 2024.
Dengan demikian, saat KPU RI merekrut penyelenggara pemilu di 20 provinsi, termasuk empat daerah otonom baru DOB di Papua dan 118 kabupaten dan kota, Koalisi tersebut mendesak adanya jaminan transparansi, akuntabilitas, dan objektivitas pelaksanaan rekrutmen anggota KPU daerah itu.
Selain itu, mereka juga mendesak KPU RI tidak meloloskan penyelenggara pemilu yang diduga berbuat curang dalam verifikasi partai politik peserta Pemilu 2024.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Koalisi masyarakat sipil desak KPU jamin transparansi rekrutmen KPUD "Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih mendesak KPU RI menjamin transparansi, akuntabilitas, dan objektivitas rekrutmen penyelenggara pemilu daerah," kata perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih Kurnia Ramadhana dalam diskusi media "Investigasi, Usut Tuntas, dan Tolak Penyelenggara Pemilu yang Terlibat Kecurangan", seperti dipantau melalui kanal YouTube Sahabat ICW di Jakarta, Senin.
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) itu menyampaikan desakan itu muncul karena ada dugaan iming-iming jabatan dari KPU RI kepada anggota KPU daerah yang bersedia melakukan kecurangan berupa manipulasi data dalam tahapan verifikasi faktual partai politik calon peserta Pemilu Serentak 2024.
Dengan demikian, saat KPU RI merekrut penyelenggara pemilu di 20 provinsi, termasuk empat daerah otonom baru DOB di Papua dan 118 kabupaten dan kota, Koalisi tersebut mendesak adanya jaminan transparansi, akuntabilitas, dan objektivitas pelaksanaan rekrutmen anggota KPU daerah itu.
Selain itu, mereka juga mendesak KPU RI tidak meloloskan penyelenggara pemilu yang diduga berbuat curang dalam verifikasi partai politik peserta Pemilu 2024.
