Jakarta (ANTARA) - Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengaudit Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) guna menjawab isu kecurangan manipulasi data dalam tahapan verifikasi faktual partai politik peserta Pemilu 2024.
Dalam konferensi pers "Perkembangan Pos Pengaduan Kecuarangan Verifikasi Faktual Partai Politik", seperti dipantau melalui YouTube Sahabat ICW, di Jakarta, Minggu, peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan audit Sipol itu perlu dilakukan secara besar-besaran sebagai bentuk transparansi KPU terhadap publik.
"Terhadap KPU, ini sangat penting untuk dilakukan, karena sampai detik ini kami belum pernah hal ini berani diutarakan oleh anggota KPU pusat. Apa itu? Mengaudit secara besar-besar Sistem Informasi Partai Politik atau Sipol," kata Kurnia.
Hasil audit tersebut, lanjutnya, dapat disampaikan secara transparan oleh KPU kepada masyarakat. Hal itu perlu dilakukan KPU RI karena berdasarkan kesaksian yang mereka terima, isu kecurangan berupa manipulasi data dalam tahapan verifikasi faktual itu bersumber dari dugaan adanya perubahan data di dalam Sipol.
"Maka, jawabannya adalah audit Sipol-nya, biar nanti terlihat ada perbedaan-perbedaan pada tanggal-tanggal tertentu; karena sistem ini didasarkan pada digital, elektronik, pasti setiap perubahan data pasti historinya kelihatan di sana, kami akan adu data," jelas Kurnia.
Selain mengaudit Sipol, koalisi masyarakat sipil tersebut juga meminta Komisi II DPR RI memanggil KPU RI sebagai bentuk menjalankan mandat pengawasan guna mengklarifikasi dugaan kecurangan itu.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih minta KPU audit Sipol
KPU RI diminta audit Sipol
Tangkapan layar - Peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam konferensi pers "Perkembangan Pos Pengaduan Kecurangan Verifikasi Faktual Partai Politik" seperti dipantau melalui kanal YouTube Sahabat ICW, di Jakarta, Minggu (18/12/2022). (ANTARA/Tri Meilani Ameliya)
