Gabungan petani pemakai air mengadu ke DPRD Kulon Progo terkait ancaman puso

Kulon Progo (ANTARA) - Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air di Desa/Kalurahan Sukoreno dan Kedungsari mengadu ke DPRD Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, karena tanaman padi seluas 71 hektare di wilayah ini terancam  puso akibat kerusakan Irigasi Tertutup Daerah Irigasi Papah.

Lurah Sukoreno Ollan Suparlan di Kulon Progo, Rabu, mengatakan saat ini luas area 71 hektare di Sukoreno dan Kedungsari sedang memasuki masa tanam kedua dengan usia tanaman sekitar 30 sampai 40 hari.

"Kami berharap Komisi II DPRD Kulon Progo membantu dan mendampingi kami dalam memperjuangkan percepatan perbaikan dan rehabilitasi Irigasi Tertutup Daerah Irigasi Papah," kata Ollan Suparlan saat melakukan pemaparan di depan Komisi II DPRD Kulon Progo.

Ia mengatakan warga merelakan tanah hak milik untuk dibangun saluran air. Warga hanya meminta ganti rugi pohon yang ditebang akibat perbaikan saluran air.

Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air di Desa/Kalurahan Sukoreno dan Kedungsari juga meminta irigasi tertutup dibangun dengan menggunakan bis beton yang berkualitas bagus agar tidak mudah rusak.

"Beberapa waktu lalu, irigasi tertutup Papah rusak, petani secara swadaya memperbaikinya. Namun, saat ini rusak lagi. Kami berharap Pemkab Kulon Progo melihat ke lapangan supaya ada tindak lanjut perbaikan. Ini masalah pendapatan petani dan ketahanan pangan masyarakat, apakah tidak bisa diutamakan," kata Ollan.

Lurah Kedungsari Sukardi mengatakan saat ini, petani memompa air dari Kali Papah karena tanaman padi yang berumur 30 hari sedang membutuhkan air.

Kalau langkah ini terus dilakukan, biaya produksi padi akan membengkak, belum lagi ancaman puso.

"Kami berharap ada kebijakan atau diskresi khusus supaya tanaman padi ini tidak puso. Selain itu, ada langkah cepat supaya irigasi tertutup Papah segera diperbaiki. Ini menyangkut perut dan ekonomi masyarakat," katanya.

Ketua Komisi II DPRD Kulon Progo Yuliyantoro mengatakan segera melakukan komunikasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO) terkait percepatan perbaikan saluran irigasi tertutup Papah.

"Kami sangat konsen terhadap sektor pertanian, karena mayoritas masyarakat Kulon Progo merupakan petani. Petani adalah penopang ekonomi dan ketahanan pangan di Kulon Progo," katanya.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kulon Progo Priyo Santoso mengatakan pertanian merupakan soko perekonomian di Kulon Progo.

Gagal panen adalah bencana sehingga, Pemkab Kulon Progo atau pun BBWSSO bisa menggunakan anggaran tidak terduga untuk memperbaiki kerusakan irigasi tertutup Papah.

"Perbaikan jaringan irigasi ini sangat mendesak supaya puluhan hektare tanaman padi tidak gagal panen," katanya.

Kabid Pengairan DPUPKP Kulon Progo Hadi Priyanto mengatakan pihaknya segera membuat surat permohonan perbaikan saluran irigasi tertutup Papah kepada BBWSSO.

"Kami segera menyusun rencana anggaran biaya perbaikan saluran irigasi tertutup Papah. Kemudian dikirim ke bupati untuk permohonan perbaikan ke BBWSSO," katanya.