Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum kemarin (11/1) menjadi sorotan mulai dari laporan mengenai tindak pidana pemilihan umum yang ditangani oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) sampai dua komisioner KPK dilaporkan ke dewan pengawas.
Berikut rangkuman ANTARA untuk berita hukum kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:
Sentra Gakkumdu: Tindak pidana Pemilu 2024 didominasi pemalsuan
Sebanyak 17 laporan tindak pidana Pemilu 2024 yang diterima Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dari awal tahapan hingga 10 Januari 2024 didominasi jenis tindak pidana pemalsuan.
Selengkapnya baca di sini.
Alex Marwata dan Nurul Ghufron diadukan ke Dewas KPK
Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Albertina Ho mengungkapkan ada dua pimpinan KPK yang diadukan ke Dewas, yakni Alexander Marwata dan Nurul Ghufron.
Selengkapnya baca di sini.
Dewas KPK segera sidangkan 93 pegawai terlibat kasus pungli rutan
Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi segera menggelar sidang kode etik terhadap 93 orang pegawai yang diduga terlibat dalam rangkaian kasus pungutan liar di Rumah Tahanan Negara KPK.
Selengkapnya baca di sini.
Suhartoyo sebut MK sudah punya formula adili PHPU tanpa Anwar Usman
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo mengatakan pihaknya sudah mempunyai formula-formula dalam memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) tanpa Hakim Konstitusi Anwar Usman agar tidak mengganggu kinerja majelis.
Selengkapnya baca di sini.
Polisi: Motif penembakan di Sampang karena dendam
Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Kepolisian Daerah Jawa Timur Kombes Pol. Totok Suharyanto menyebut motif kasus penembakan seorang tokoh masyarakat yang juga relawan Prabowo-Gibran di Kabupaten Sampang bernama Muarah karena dendam.
Selengkapnya baca di sini.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kemarin, pidana pemilu sampai pejabat KPK diadukan ke dewas
Berita Lainnya
Menteri Hukum: Presiden minta "review" peraturan tak mendukung empat hal
Senin, 4 November 2024 14:03 Wib
Kuasa hukum sebut Tom Lembong bakal diperiksa kembali pada Selasa
Sabtu, 2 November 2024 12:34 Wib
Kejagung tegaskan penetapan tersangka Tom Lembong murni penegakan hukum
Rabu, 30 Oktober 2024 13:44 Wib
Peneliti BRIN: Hukum nasional harus berlandaskan hukum adat
Selasa, 29 Oktober 2024 15:32 Wib
Mentan kembali copot pejabat eselon II karena terima fee proyek Rp700 juta
Senin, 28 Oktober 2024 12:53 Wib
Komnas Perempuan: UU TPKS tak bertentangan dengan syariat Islam
Senin, 7 Oktober 2024 16:33 Wib
KAI proses hukum sopir truk tertabrak KA Taksaka di Bantul
Rabu, 25 September 2024 12:40 Wib
Menteri AHY: Penuhi kebutuhan masyarakat dapatkan kepastian hukum hak atas tanah
Selasa, 24 September 2024 22:25 Wib