Jakarta (ANTARA) - Pengamat ilmu pemerintahan Universitas Padjadjaran Dede Sri Kartini menyebut tim transisi ke pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tidak diperlukan.
"Saya menyatakan bahwa tidak perlu ada tim transisi pemerintahan dari Joko Widodo-Ma'ruf Amin ke Prabowo-Gibran," kata Dede saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Kamis.
Selain itu, Dede menyebut dirinya sepakat dengan pernyataan Wakil Presiden Ma'ruf yang mengatakan bahwa tim transisi tidak dibutuhkan.
Sementara itu, Dede menilai bila tujuan adanya tim transisi karena membutuhkan kesinambungan pembangunan, maka lebih baik mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Menurut dia, UU SPPN mengamanatkan kesinambungan pembangunan.
"Idealnya dengan SPPN ini siapa pun presidennya itu sudah punya acuan. Jadi, di dalam SPPN ini misalnya ada yang disebut dengan RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang), biasanya disusun 20 tahun. Lalu ada RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional), disusun lima tahunan, dan ada juga yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)," ujarnya.
Oleh sebab itu, ia mengatakan bahwa Indonesia sudah mempunyai rencana pembangunan, sehingga bila terjadi pergantian pemerintahan maka tidak mengganggu fungsi pemerintah; yakni pembangunan, pelayanan, dan pemberdayaan.
"Jadi, kalau sudah jelas yang mau ditegaskan itu adalah bagaimana menegakkan fungsi pemerintahan, dan yang salah satunya adalah pembangunan, ya sudah, rujuk saja Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, ya, bagaimana harus tersinkronisasi," katanya menjelaskan.
Sebelumnya, Wapres Ma'ruf menilai tidak perlu ada tim transisi ke pemerintahan baru yang akan dipimpin Prabowo-Gibran.
"Saya kira pemerintahan Pak Prabowo ini melanjutkan pemerintahan Pak Jokowi, tentu tidak perlu lagi ada transisi," ujar Wapres usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanggulangan Bencana di Kota Bandung, Jawa Barat (Jabar), Rabu (24/4).
Wapres menuturkan bahwa Prabowo yang saat ini masih menjabat Menteri Pertahanan (Menhan) juga sering menghadiri rapat kabinet bersama Presiden Jokowi. Untuk itu, Ma'ruf menganggap tak perlu ada tim transisi.
"Artinya, perpindahannya itu secara otomatis di beberapa sidang kabinet kebetulan Pak Prabowo ikut, sehingga menurut saya tidak perlu ada tim transisi," kata Wapres.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pengamat sebut tidak perlu ada tim transisi pemerintahan
Tak perlu ada tim transisi pemerintahan, ini pendapat pengamat
Pengamat ilmu pemerintahan Universitas Padjadjaran Dede Sri Kartini. (ANTARA/Dokumentasi Pribadi)
