KPU Sleman menetapkan DPS Pilkada 2024 berjumlah 854.269 pemilih

Sleman (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, menetapkan daftar pemilih sementara (DPS) untuk pilkada serentak 2024 berjumlah 854.269 pemilih.

Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Sleman Arif Setiawan di Sleman, Sabtu, mengatakan rincian jumlah 854.269 pemilih itu terdiri atas laki-laki sebanyak 415.031 pemilih, dan perempuan 439.238 pemilih.

Dia menjelaskan jumlah daftar pemilih sementara tersebut ditetapkan dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih sementara (DPS) pilkada 2024 dituangkan dalam berita acara Nomor 158/PL.02-2-BA/3404/2024.

Ia juga menyebutkan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) pilkada 2024 di daerah ittu sebanyak 1.732 TPS. Kemudian, kapanewon (kecamatan) dengan jumlah pemilih terbanyak, yakni Kapanewon Depok sebanyak 96.418 pemilih, Ngaglik 78.370 pemilih dan Mlati 73.289 pemilih.

Sedangkan, kapanewon dengan jumlah pemilih sedikit, yakni Cangkringan sebanyak 24.748 pemilih, Minggir 25.728 pemilih, dan Moyudan 26.663 pemilih.

Arif mengatakan jumlah pemilih baru pada pilkada 2024 sebanyak 15.821 pemilih, sedangkan jumlah pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) sebanyak 16.698 pemilih, dan jumlah perbaikan data pemilih sebanyak 13.275 pemilih.

"Jumlah pemilih baru paling banyak di Kapanewon Sleman sebanyak 1.458 pemilih dan Prambanan 1.319 pemilih," katanya.

Arif mengatakan dalam pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit), Bawaslu Sleman memberikan saran dan perbaikan melalui surat Nomor 162/PM.00.02/K.YO-04/08/2024 terkait 61 data pemilih meninggal dunia sebanyak empat temuan, pergi/keluar karena pindah domisili tiga temuan, datang karena pindah domisili 10 temuan, beralih status dari anggota Polri lima temuan dan sudah 17 tahun tetapi belum masuk daftar pemilih sebanyak dua temuan.

"Atas saran dan perbaikan dari Bawaslu sudah ditindaklanjuti melalui rapat pleno terbuka daftar pemilih sementara hasil perbaikan di tingkat PPS dan PPK," katanya.

Sementara, Ketua KPU Sleman Ahmad Baehaqi mengatakan rapat pleno yang dilaksanakan oleh KPU Sleman, tanggapan dan masukan dapat diberikan oleh peserta rapat pleno dengan disertai dokumen/bukti yang otentik.

"Masyarakat yang belum terdaftar langsung menghubungi petugas di wilayah setempat," katanya.