Kulon Progo (ANTARA) - Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, menyebut persentase angka kemiskinan di wilayah ini, kondisi Maret 2024 sebesar 15,62 persen atau hanya turun tipis 0,02 persen poin dibandingkan pada Maret 2023 yang 15,64 persen diduga disebabkan penurunan produksi padi akibat serangan hama wereng batang coklat.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kulon Progo Sumarwiyanto di Kulon Progo, Selasa, mengatakan batasan garis kemiskinan di Kulon Progo Rp438.000 per kapita per bulan menghasilkan persentase kemiskinan di Kulon Progo 15,62 persen, mengalami penurunan tipis dibandingkan pada Maret 2023 yang 15,64 persen atau berkurang 0,02 persen poin.
Dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024, dihasilkan batasan garis kemiskinan pada Maret 2024, untuk Kulon Progo Rp438.000 per kapita per bulan.
"Jika rumah tangga mempunyai tiga anak, maka jumlah anggota rumah tangga menjadi lima orang, sehingga garis kemiskinan rumah tangga tersebut per bulan sebesar Rp2.190.000. Angka ini bervariasi bergantung pada jumlah anggota rumah tangga sebagai penimbangnya," kata Sumarwiyanto.
Menurut dia, jumlah penurunan persen poin tersebut jauh lebih lambat dibandingkan periode sebelumnya. Selama empat tahun terakhir, akselerasi penurunan persentase kemiskinan di Kulon Progo paling bagus yaitu 2,79 persen poin,. diikuti Gunungkidul selama empat tahun terakhir turun 2,51 persen poin dan Bantul turun 2,38 persen poin.
Meskipun secara persentase angka kemiskinan mengalami penurunan, namun secara jumlah, dalam periode Maret 2023 ke Maret 2024 mengalami kenaikan.
"Jumlah penduduk miskin Maret 2024 sebesar 71.480 orang (naik 740 orang) dibanding Maret 2023 yamg sebesar 70.740 orang," katanya.
Sumarwiyanto menduga penyebab rendahnya penurunan angka kemiskinan di Kulon Progo, yakni kenaikan garis kemiskinan di Kulon Progo Maret 2024 dibandingkan Maret 2023, cukup siginifikan yaitu ada kenaikan garis kemiskinan sebesar 5,07 persen.
Di samping itu, diduga karena fenomena penurunan produksi padi yang cukup signifikan di sub round 1 2024, dibandingkan sub round 1 2023. Terlebih sekitar sepertiga dari penduduk miskin bekerja di sektor pertanian.
"Persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan," katanya.
Dia mengatakan periode Maret 2023 ke Maret 2024, indeks kedalaman kemiskinan turun dari 2,54 menjadi 2,48. Artinya rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekat pada garis kemiskinan.
Sementara indeks keparahan kemiskinan periode Maret 2023 ke Maret 2024 mengalami kenaikan tipis dari 0,61 menjadi 0,62. Artinya ada kenaikan ketimpangan di antara penduduk miskin.
Secara umum penanggulangan kemiskinan, yaitu dengan menjaga stabilitas harga bahan pokok khususnya yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat miskin serta menaikkan pendapatan masyarakat, khususnya masyarakat miskin, sesuai dengan ciri khas wilayah.
Sedangkan upaya perbaikan akses pendidikan untuk masyarakat miskin perlu lebih ditingkatkan.
"Pendidikan yang baik dan benar itu adalah investasi, ibaratnya adalah sebagaimana memberikan pancing. Serta penciptaan lapangan kerja yang lebih banyak lagi namun pendampingannya lebih ditingkatkan," katanya.
