Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengklarifikasi pernyataan Wakil Menteri Keuangan III Anggito Abimanyu soal mobil Maung buatan PT Pindad (Persero) yang bakal dijadikan kendaraan dinas jajaran menteri hingga eselon I.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro mengatakan bahwa pernyataan itu disampaikan pada saat orasi ilmiah kegiatan internal dalam Dies Natalis ke-15 & Lustrum III Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada 2024 pada Senin (28/10).
“Pernyataan tersebut disampaikan bukan dalam rangka sebagai perencanaan, namun dalam rangka memberikan contoh penggunaan produksi dalam negeri sebagai semangat untuk memperkuat dan mendukung industri dalam negeri,” kata Deni dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Deni menilai penting klarifikasi ini untuk disampaikan sesuai fakta agar masyarakat mengetahui konteks dari pernyataan Wakil Menteri Keuangan tersebut.
Adapun Anggito sebelumnya menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto bakal memfasilitasi para menteri hingga seluruh pejabat eselon I era pemerintahan saat ini dengan mobil Maung buatan PT Pindad (Persero) sebagai kendaraan dinas.
"Minggu depan saya akan pakai mobilnya Maung itu, mobilnya Pindad itu," ucap Anggito di Yogyakarta, Senin (28/10).
Menurutnya, Presiden Prabowo menginginkan penggunaan mobil impor sebagai kendaraan dinas ditiadakan di era pemerintahannya.
"Pak Prabowo sudah bilang, minggu depan tidak ada lagi barang impor untuk mobil eselon I sama menteri, luar biasa," ujar Anggito.
Anggito mengatakan mobil Maung dirancang oleh Profesor Sigit Puji Santosa dari Institut Teknologi Bandung (ITB) yang juga Direktur PT Pindad dengan 70 persen menggunakan komponen dalam negeri.
"Nanti kalau mau lihat Maung, kemarin Profesor Sigit dari ITB, Direktur Utama Pindad, menyampaikan dia merancang mobil Indonesia, 70 persen itu produk dalam negeri," tutur dia.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kemenkeu klarifikasi pernyataan Wamenkeu Anggito terkait mobil Maung
Berita Lainnya
Anggota Komisi VII minta penghapusan DAK pariwisata ditimbang lagi
Kamis, 21 November 2024 5:30 Wib
Wamendagri membuka opsi kaji ambang batas pilkada
Selasa, 19 November 2024 13:12 Wib
Pemkab Sleman terima penghargaan Perlindungan Konsumen dari Kemendag
Senin, 18 November 2024 19:23 Wib
Kementerian ATR/BPN gandeng Kementerian Pertahanan-BIN cegah tindak pidana pertanahan
Minggu, 17 November 2024 11:01 Wib
Indonesia ajukan tiga warisan budaya takbenda ke UNESCO
Minggu, 17 November 2024 5:18 Wib
Kunjungi Kantor Kementerian ATR/BPN, Menteri Nusron tekankan penataan SDM yang adil
Selasa, 12 November 2024 11:50 Wib
Menkeu pangkas 50 persen anggaran dinas kementerian/lembaga
Senin, 11 November 2024 15:25 Wib
Kementerian ATR/BPN siap dukung program 3 juta rumah
Minggu, 10 November 2024 16:09 Wib