Bantul (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga telah menyiapkan data siswa atau anak sekolah untuk disampaikan ke pemerintah pusat sebagai dasar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis tahun 2025.
"Kalau berapa kebutuhan anggaran Program Makan Bergizi Gratis, sampai saat ini kami belum tahu, per indeksnya belum tahu, tapi kalau data anak sekolah pasti ada, sudah kami sampaikan," kata Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Bantul Nugroho Eko Setyanto di Bantul, Selasa.
Dia menyebutkan berdasarkan data, jumlah anak sekolah untuk nonformal di seluruh Bantul sebanyak 14.214 anak, kemudian siswa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-kanak (TK) sebanyak 22.067 anak, dan TK di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag) sebanyak 3.515 anak.
Selanjutnya siswa Sekolah Dasar (SD) negeri dan swasta se-Bantul sebanyak 67.930 anak, siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) negeri dan swasta berjumlah 7.827 anak, dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri dan swasta 31.257 anak, serta siswa MTs negeri dan swasta ada 8.857 anak.
"Kami datanya berdasarkan data Dapodik (Data Pokok Pendidikan), kemudian datanya yang Kemenag lewat Emis-nya Kemenag," katanya.
Dalam menjalankan program makan siang bergizi, kata dia, sudah dilakukan uji coba pada beberapa sekolah wilayah Kecamatan Kasihan beberapa waktu lalu, dari uji coba dengan sasaran 500 anak itu, ada sejumlah evaluasi yang disampaikan ke pemerintah untuk program selanjutnya.
"Kalau untuk program selanjutnya kita belum tahu, karena kemarin masih uji coba, dan ada evaluasi yang akan disampaikan ke pusat. Namun tentang bagaimana pola yang akan dilakukan besok, sampai saat ini kita belum tahu," katanya.
Dia juga mengatakan dalam menjalankan program makan siang bergizi tersebut, Pemkab Bantul akan bekerja sama dengan instansi terkait, seperti Dinas Kesehatan, sebagai solusi apabila ada anak atau siswa yang tidak gemar atau doyan makan makanan tertentu.
"Ada antisipasi yang tidak doyan daging maupun susu, kita kerja sama dengan pihak yang tahu tentang makanan, seperti Dinkes. Itulah yang mungkin harus diantisipasi, tetap nanti harus ada antisipasi, dan saya yakin ada solusi, apakah ada pengganti atau bagaimana," katanya.
