Pejabat bea cukai diperiksa Kejagung terkait kasus impor gula

id Kasus korupsi impor gula ,Tom Lembong ,Kementerian Perdagangan

Pejabat bea cukai diperiksa Kejagung terkait kasus impor gula

Sebuah pin bergambar mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong ditunjukkan pendukungannya saat sidang praperadilan penetapan tersangka kasus dugaan korupsi impor gula di PN Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa (26/11/2024). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/Spt.

Jakarta (ANTARA) - Kejaksaan Agung (Kejagung) pada hari Kamis (28/11) memeriksa pejabat Direktorat Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan sebagai saksi dalam penyidikan perkara dugaan korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan pada tahun 2015–2016.

"Tim jaksa penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) memeriksa CU selaku Kepala Subdirektorat Impor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat.
 
Penyidik juga memeriksa DA selaku Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (TMP) B Medan, WA selaku Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Gresik, dan MTD selaku Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Marunda.
 
Selain pejabat Dirjen Bea dan Cukai, lanjut dia, penyidik juga memeriksa satu orang saksi dari Kementerian Perdagangan.
 
"Penyidik memeriksa YW selaku Tim Kerja Pengembangan Kawasan Tanaman Tebu dan Pemanis Lain Kementerian Pertanian," ucapnya.
 
Dijelaskan pula oleh Harli bahwa kelima saksi tersebut diperiksa untuk tersangka atas nama Thomas Trikasih Lembong (TTL) atau Tom Lembong dan kawan-kawan.
 
"Pemeriksaan saksi ini untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara tersebut," ucapnya.

 


Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kejagung periksa pejabat bea cukai terkait kasus impor gula
Pewarta :
Editor: Mahmudah
COPYRIGHT © ANTARA 2024