Kulon Progo (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, menjamin tidak ada kelangkaan LPG bersubsidi di wilayah ini karena alokasi sepanjang 2025 sebanyak 19.069 tabung.
Kabid Usaha Perdagangan Dinas Perdagangan Kulon Progo Endang Zulywanti di Kulon Progo, Rabu mengatakan, sampai saat ini, Hiswana dan Paguyuban Pangkalan LPG bersubsidi di Kulon Progo belum mengajukan penambahan kuota fakultatif menghadapi Ramadhan 2025.
"Saat ini, terkait distribusi dan alokasi LPG di Kulon Progo aman. Biasanya ada pengajuan penambahan alokasi, tapi kami belum menerima permohonan," kata Endang.
Ia mengakui, berdasarkan pemantauan ditemukan bahwa beberapa pangkalan di Kabupaten Kulon Progo mengalami keterlambatan pasokan LPG bersubsidi yang menyebabkan stok kosong di beberapa titik.
Hal ini disebabkan untuk pasokan LPG bersubsidi di SPBE Kulon Progo berasal dari Semarang dan Cilacap mengalami gangguan seperti cuaca dan adanya perbaikan kilang, sehingga berpengaruh pada distribusi.
"Selain itu dari hasil pemantauan di beberapa pangkalan menjual LPG tabung 3 kg di atas HET, dan petugas telah memberikan teguran untuk menyesuaikan harga sesuai dengan aturan yang berlaku," katanya.
Sementara itu, sidak terhadap sektor usaha menunjukkan bahwa sebagian besar usaha telah mematuhi aturan dengan menggunakan LPG non-subsidi. Namun, masih ada beberapa pelaku usaha yang menggunakan LPG bersubsidi, terutama di sektor usaha restoran.
"Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo bersama Dinas Perindustrian Perdagangan Propinsi DIY akan terus memantau dan memberikan edukasi kepada pelaku usaha agar subsidi LPG bersubsidi benar-benar digunakan sesuai peruntukannya," katanya.
Endang mengakui harga LPG bersubsidi di tingkat pengecer cukup tinggi. Hal ini tergantung kondisi geografis masyarakat.
Namun demikian, pengecer yang ambil di pangkalan sesuai HET sebesar Rp18 ribu. Kalau ada pengecer yang menjual lebih tinggi hal yang wajar karena untuk transportasi dan lainnya.
"Namun demikian, kami selalu mengingatkan kepada pengecer mengambil keuntungan yang wajar," katanya.
