Bantul (ANTARA) - Bupati Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Abdul Halim Muslih meminta agar aparatur pemerintah atau perangkat daerah di lingkungannya merespon berbagai keluhan maupun masukan dari masyarakat dengan bijaksana di tengah meningkatnya unjuk rasa di sejumlah wilayah.
"Hari ini kita sedang memasuki ujian kenegaraan dan kebangsaan yang kompleks. Dari sudut pandang demokrasi, ini hal wajar dan kita harus merespons dengan bijaksana," kata Bupati Halim pada Rapat Koordinasi bersama Forkopimda dan perwakilan ormas di Bantul, Senin.
Baca juga: Prabowo perintahkan kementerian/lembaga terima rakyat yang datang beri masukan, kritik
Rapat tersebut sebagai antisipasi perkembangan situasi terkini mengingat di tingkat pusat, unjuk rasa yang dipicu banyak hal telah merembet dan menjadi kompleks. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi ajang konsolidasi menghadapi berbagai kemungkinan yang terjadi.
"Mari lakukan introspeksi, terutama bagi kami yang diberi amanah di Bantul," kata Bupati Bantul.
Menurut Bupati, pemerintah menerima segala masukan dan keluhan masyarakat, namun diharapkan aspirasi tersebut disampaikan dengan baik, sehingga tidak perlu berujung pada tindakan anarki.
Hal tersebut, kata dia, karena warga Bantul cinta damai dan tidak membenarkan segala bentuk kekerasan. Meski begitu, Bupati berpesan agar tetap saling menjaga agar situasi tetap kondusif.
Baca juga: Prabowo kembali undang ormas keagamaan dan partai politik ke Istana
Bupati mengatakan, fenomena unjuk rasa yang kompleks ini perlu disikapi bijaksana karena terjadi di era post truth, yang mana fakta objektif menjadi kabur dan sering bias, sehingga emosi, kepercayaan, dan narasi yang membentuk opini publik berbaur di jagad maya.
"Perang di media sosial tidak bisa dihindarkan. Itulah mengapa kita juga harus gencarkan gerakan serupa. Perangi hoax, berikan informasi-informasi yang benar. Dan dalam situasi seperti ini, kita tidak tahu gelombang seperti apa yang akan datang. Mari hadapi bersama-sama, dengan bijaksana," katanya.
Bupati Halim juga mengatakan, Pemkab Bantul telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi ketimpangan untuk tujuan kesetaraan, kesejahteraan, dan pemerataan.
Upaya tersebut dilakukan dengan misalnya restrukturisasi anggaran, yaitu sejumlah program yang tidak berdampak signifikan mulai dipangkas, kemudian belanja modal harus lebih banyak dan dialihkan ke sektor publik.
Lebih lanjut Bupati juga berpesan, keberadaan ormas dan komunitas adalah satu jaring pengaman sosial yang efektif untuk menjaga situasi kondusif.
"Keberadaan ormas dan komunitas jauh lebih mudah menyentuh akar rumput. Dengan sinergi bersama, diharapkan Bantul tetap damai dan tidak terjadi kerusuhan," katanya.
Baca juga: Prabowo perintahkan kementerian/lembaga terima rakyat yang datang beri masukan, kritik
Baca juga: PBNU instruksikan kader jaga persatuan bangsa dan stabilitas nasional
