Fraksi Gerindra berhasil kawal Danais 2026, alokasi tetap Rp1 triliun

Sabtu, 20 September 2025 11:50 WIB

anggota Panitia Kerja (Panja) Belanja Transfer ke Daerah DPR RI sekaligus Ketua DPD Gerindra DIY Danang Wicaksana Sulistya (DWS). (ANTARA/HO-Tim media DWS)

Yogyakarta (ANTARA) - Anggota DPR RI Danang Wicaksana Sulistya (DWS) menyebut Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan membatalkan pemangkasan dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dari Rp1 triliun menjadi Rp500 miliar pada 2026.

Pembatalan pemangkasan dana keistimewaan (Danais) 2026 nerkat kerja cepat dan konsolidasi yang dilakukan Fraksi Gerindra DIY bersama jajaran Gerindra di DPR RI, sehingga Danais 2026 dipastikan tetap sebesar Rp1 triliun.

Kabar menggembirakan ini disampaikan anggota Panitia Kerja (Panja) Belanja Transfer ke Daerah DPR RI sekaligus Ketua DPD Gerindra DIY Danang Wicaksana Sulistya (DWS).

“Ini kabar menggembirakan bagi masyarakat Yogyakarta. Upaya kawan-kawan Fraksi Gerindra DIY untuk mengupayakan aspirasi terkait alokasi Danais akhirnya membuahkan hasil. Pemerintah pusat mendengar suara kita,” ujar DWS usai rapat Badan Anggaran DPR RI dengan Menteri Keuangan, Kamis (18/9), dalam rilisnya.

Sebelumnya, wacana pemangkasan Danais hingga Rp500 miliar sempat menimbulkan keresahan publik.

Danais yang pada 2024 mencapai Rp1,2 triliun dan turun menjadi Rp1 triliun pada 2025, sempat diisukan akan kembali dipangkas pada 2026.

Keputusan mempertahankan alokasi Rp1 triliun menjadi angin segar bagi DIY.

Dana tersebut akan tetap digunakan untuk membiayai kewenangan tambahan sesuai UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, mulai dari penguatan kebudayaan, tata ruang dan pertanahan, kelembagaan pemerintahan, hingga program strategis penurunan kemiskinan, pemberdayaan UMKM, pengembangan pariwisata, ekonomi kreatif, investasi, dan pengurangan kesenjangan antarwilayah.

Gerindra DIY menunjukkan respons cepat terhadap isu ini. Pada 22 Agustus 2025, Fraksi Gerindra DPRD DIY bersama pengurus DPD Gerindra DIY menemui Raja Keraton Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X, di Kraton Kilen untuk memohon restu sekaligus menyampaikan keresahan warga.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD DIY Lisman Puja Kusuma menyebut kunjungan itu menjadi momen penting untuk memperkuat legitimasi perjuangan Gerindra.

“Malam itu kami sowan Ngarsa Dalem untuk memohon arahan dan restu agar aspirasi masyarakat bisa kami perjuangkan di tingkat pusat,” ungkap Lisman.

Wakil Ketua DPD Gerindra DIY, RM Gustilantika Marrel Suryo Kusumo juga menegaskan pentingnya Danais bagi kesejahteraan masyarakat.

“Masukan yang kami terima dari warga sangat banyak, termasuk penerima manfaat Danais. Kami ingin memastikan program-program seperti Lumbung Mataraman tetap berjalan optimal,” tegas Marrel.

Keberhasilan ini menjadi bukti keseriusan Gerindra DIY dalam menjaga stabilitas sosial dan politik di daerah.

DWS menegaskan pihaknya akan terus mengawal proses hingga RAPBN 2026 disahkan menjadi APBN.

"Ini bukan akhir perjuangan. Kami di banggar akan terus mengawal, setelah pengambilan tingkat satu kesepakatan antara banggar dan Kementrian Keuangan yang rencananya akan dibawa dalam pengambilan keputusan tingkat dua di paripurna DPR pada Selasa (23/9/2025)," pungkasnya.