Yogyakarta (ANTARA) - Pakar Teknik Sipil dan Lingkungan Universitas Gadjah Mada (UGM) Ashar Saputra mengusulkan kepada pemerintah agar menyusun peta jalan (roadmap) nasional evaluasi bangunan pesantren untuk mencegah tragedi serupa, ambruk mushalla Pondok Pesantren Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur.
"Penting adanya langkah bersama dalam menyusun 'roadmap' evaluasi bangunan pendidikan dan pesantren. Walaupun, hal ini tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat," ujar dia dalam keterangan di Yogyakarta, Rabu.
Menurut dia, peta jalan tersebut perlu disusun bersama antara Kementerian Agama, kementerian teknis, hingga kementerian pendidikan.
"Kemudian mungkin organisasi kemasyarakatan yang menaungi pondok pesantren itu," tuturnya.
Ashar mengatakan peristiwa ambruk mushalla ponpes yang menewaskan 67 orang itu menjadi pengingat penting soal perlunya kepatuhan terhadap peraturan teknis bangunan gedung, terutama bagi fasilitas yang digunakan masyarakat luas.
"Dalam kacamata sipil, bangunan publik sepatutnya memiliki kinerja yang sudah diatur dalam peraturan. Untuk memastikan kinerja itu tercapai, terdapat sejumlah tahapan yang harus dipenuhi, termasuk proses perizinan melalui Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)," kata dia.
Baca juga: MUI respons kasus Ponpes Al Khoziny, dorong evaluasi gedung pesantren
Ia menjelaskan sejak terbit Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung, pemerintah telah menetapkan tahapan evaluasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga fungsi bangunan.
"Ketika proses ini dilewati, maka tidak ada yang memeriksa struktur dan kekuatan bangunan dengan sesuai. Akibatnya, kinerja bangunan bisa jauh dari standar keselamatan yang seharusnya," ujarnya.
