Yogyakarta (ANTARA) - Eko Suwanto, Ketua Komisi A DPRD DIY dari Fraksi PDI Perjuangan, menyatakan dirinya merespons rencana Pemda DIY untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset-aset miliknya sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) sebagai hal yang harus serius dilaksanakan.
Menurutnya, langkah tersebut merupakan terobosan yang bisa dikerjakan daerah, asalkan sesuai peraturan perundang-undangan.
"Saya kira terobosan yang dilakukan Pemda DIY menyikapi pemangkasan anggaran Rp753 miliar dalam RAPBD Tahun 2026 dengan mengoptimalkan pemanfaatan aset guna menaikkan PAD adalah hal yang perlu diseriusi. Kita apresiasi Pemda tidak menaikkan pajak daerah. Pemanfaatan dapat dengan bentuk sewa atau bentuk lainnya yang memberikan tambahan anggaran bagi PAD. Tentu pemanfaatan aset untuk menaikkan PAD harus dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan," kata Eko Suwanto, Kamis (6/11/2025).
Eko menambahkan, rencana Pemda DIY mengoptimalkan pemanfaatan aset menyusul pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat berpotensi meningkatkan PAD.
"Saat ini sekaligus menjadi momentum bagi Pemda untuk melakukan inventarisasi dan identifikasi aset Pemda, khususnya tanah dan bangunan. Setelah data lengkap, agar disusun perencanaan yang matang dan serius," kata dia.
Eko berharap pemanfaatan aset tidak seperti pada Hotel Mutiara yang sudah lama dibeli Pemda DIY namun belum dimanfaatkan secara optimal.
"Kan kita kehilangan opportunity cost, kehilangan potensi keekonomian yang besar. Saya lihat banyak tanah dan aset milik Pemda yang belum optimal dikelola. Selain pemanfaatan aset guna menaikkan PAD, Pemda juga harus lakukan reformasi BUMD agar dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pelayanan publik dan menambah PAD," ujar politisi PDI Perjuangan itu.
Ditambahkan Eko, akibat kebijakan pemangkasan, dampak langsung nyata terasa. Untuk DIY, dengan pemangkasan Rp753 miliar yang seharusnya bisa dibelanjakan untuk daerah dan menciptakan lapangan pekerjaan, kini tidak bisa dijalankan.
"Alokasi dana APBD seperti diketahui jadi salah satu daya ungkit perekonomian di daerah. Saat anggaran dipangkas, pertumbuhan perekonomian melorot dan dipastikan lapangan pekerjaan sedikit. Rp753 miliar rupiah kan sejatinya bisa untuk menggerakkan perekonomian dengan program kerakyatan. Jadi bisa dipastikan, pemangkasan ini buruk bagi pertumbuhan ekonomi rakyat dan usaha penciptaan lapangan kerja," kata Eko Suwanto. (*)
