Yogyakarta (ANTARA) - Anggota Komisi V DPR RI dari Partai Gerindra Danang Wicaksana Sulistya (DWS) mendorong Balai Jalan Jawa Tengah–DIY Kementerian PUPR melakukan percepatan pembangunan Jembatan Kewek di Kota Yogyakarta pada 2026.
Danang Wicaksana Sulistya di Yogyakarta, Senin, mengatakan penanganan Jembatan Kewek tidak hanya sebatas pembangunan jembatan, tetapi juga mencakup penataan kawasan secara menyeluruh.
"Hal ini karena terdapat sejumlah titik yang bersinggungan dengan Balai Sungai, sehingga perlu penyesuaian desain kawasan, termasuk ruang terbuka hijau (RTH) dan konektivitas menuju Malioboro serta Sumbu Filosofis," kata Danang Wicaksana Sulistya (DWS) disela-sela meninjau langsung kondisi Jembatan Kewek bersama Balai Jalan Jawa Tengah–DIY Kementerian PUPR, Dinas PUPR Kota Yogyakarta, Dinas Perhubungan, serta DPRD Kota Yogyakarta.
Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan rencana pembangunan jembatan baru dapat dipercepat dan ditargetkan rampung pada 2026.
“Kalau kita melihat di sekitar Jembatan Kewek ini, tidak hanya jembatannya saja. Ada beberapa titik yang nanti bersinggungan dengan Balai Sungai, sehingga perlu penataan-penataan supaya Jogja tambah indah,” lanjut DWS.
Menurutnya, penataan kawasan tersebut juga menjadi bagian dari upaya mendukung kawasan strategis budaya di Kota Yogyakarta.
“Selain jembatan, kita akan me-review lokasi-lokasi RTH di sekitar sini agar bisa menyesuaikan kondisi dan kita indahkan lagi, mendukung ke arah Malioboro dan Sumbu Imajiner Filosofis,” lanjutnya.
Terkait pendanaan, DWS menegaskan pembangunan Jembatan Kewek akan didukung oleh Pemerintah Pusat, mengingat keterbatasan fiskal daerah.
“Kekuatan fiskal daerah memang belum kuat, sehingga harus ada intervensi dari Pemerintah Pusat. Ini menjadi tugas saya sebagai mitra Kementerian PU untuk menyampaikan dan mengawal hal tersebut,” kata DWS.
Dia mengatakan iintervensi pusat diharapkan dilakukan melalui Instruksi Presiden (Inpres), khususnya Inpres Jalan Daerah, agar proyek bisa segera masuk dalam skema pembiayaan nasional.
“Kalau Inpres itu bisa keluar Januari atau Februari, maka Maret sebenarnya sudah bisa running. Kita ingin secepat mungkin karena ini kondisinya urgen,” kata politisi Partai Gerindra ini.
DWS mengatakan pihaknya di Komisi V DPR RI akan menjalankan fungsi penganggaran dan pengawasan untuk memastikan kolaborasi antara Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Daerah DIY, dan Pemerintah Pusat berjalan optimal.
“Kita bergerak bersama, sinergi dan kolaborasi dari kota, DIY, sampai pemerintah pusat, agar pembangunan ini berjalan lancar dan target 2026 bisa tercapai,” katanya.
Sementara itu, Satuan Kerja Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional (P2JN) DIY Tisara Sita menyatakan pihaknya masih menunggu terbitnya Inpres Jalan Daerah.
Namun demikian, langkah percepatan telah disiapkan melalui mekanisme e-purchasing dini dan pengadaan mendahului DIPA.
“Kalau Inpres sudah terbit, pengadaan bisa kami percepat. Jadi pengadaan terlebih dahulu, kemudian DIPA terbit, kita bisa langsung kontrak,” kaya Tisara.
Ia mengatakan pembangunan Jembatan Kewek sekaligus akan diintegrasikan dengan revitalisasi Kawasan Malioboro dengan tetap memperhatikan aspek fasad dan pelestarian kawasan cagar budaya. Durasi pengerjaan sekitar sembilan bulan dan mulai di 2026.
"Mudah-mudahan masih bisa selesai di tahun yang sama,” katanya.
