Yogyakarta (ANTARA) - Fraksi Partai Gerindra DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyatakan sikap mendukung usulan agar mekanisme pemilihan kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota, dilakukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Ketua Fraksi Gerindra DPRD DIY Lisman Puja Kesuma di Yogyakarta, Senin, menyampaikan bahwa pandangan tersebut sejalan dengan sikap DPP Partai Gerindra yang sebelumnya disampaikan Sekretaris Jenderal DPP Gerindra, Sugiono.
Menurut Puja, wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD perlu dikaji secara matang karena menawarkan sejumlah kelebihan, terutama dari sisi efisiensi proses dan pengendalian ongkos politik.
“Fraksi Gerindra DPRD DIY memandang usulan ini layak dipertimbangkan. Ada aspek efisiensi, efektivitas, serta peluang untuk memperbaiki kualitas demokrasi daerah,” ujar Puja.
Ia menilai, sistem pilkada langsung selama ini masih menyisakan persoalan mendasar, salah satunya tingginya biaya politik yang harus ditanggung calon kepala daerah.
Besarnya ongkos kampanye, kata Puja, sering kali membatasi ruang bagi figur-figur berkualitas yang memiliki kapasitas dan integritas, namun terkendala kemampuan finansial.
“Biaya politik dalam pilkada langsung sangat besar. Dengan pemilihan melalui DPRD, kesempatan bagi calon-calon terbaik daerah untuk maju bisa lebih terbuka tanpa dibebani ongkos kampanye yang tinggi,” jelasnya.
Selain itu, Puja juga menyoroti pembengkakan anggaran pilkada yang bersumber dari APBD. Menurutnya, dana tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan untuk program-program yang lebih berdampak langsung bagi masyarakat.
“Anggaran pilkada nilainya sangat signifikan. Jika mekanisme pemilihan dialihkan melalui DPRD, anggaran tersebut bisa dioptimalkan untuk pembangunan daerah, peningkatan pelayanan publik, serta penguatan ekonomi rakyat,” katanya.
Puja menegaskan, pemilihan kepala daerah oleh DPRD tidak serta-merta mengurangi nilai demokrasi. Ia menilai DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat yang anggotanya dipilih secara langsung melalui pemilu, sehingga tetap memiliki legitimasi politik.
“Substansi demokrasi tetap terjaga karena DPRD adalah representasi rakyat. Bahkan dari sisi akuntabilitas, pengawasan publik terhadap partai politik dan wakil rakyat bisa berjalan lebih ketat,” ujar Bendahara DPD Gerindra DIY tersebut.
Lebih lanjut, Fraksi Gerindra DPRD DIY menyatakan kesiapan untuk mengawal dan mengkaji wacana tersebut secara konstitusional agar implementasinya tetap berpijak pada prinsip transparansi, demokrasi, dan kepentingan masyarakat luas.
“Tujuan akhirnya adalah melahirkan pemimpin daerah yang berintegritas, kompeten, dan benar-benar bekerja untuk kesejahteraan rakyat,” pungkas Puja.
