Bitung, Sulawesi Utara (ANTARA) - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menekankan pentingnya pengawasan (monitoring) suplai dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bagi kebutuhan kapal nelayan.
Kepala BPH Migas Wahyudi Anas dalam keterangannya di Bitung, Sulawesi Utara, Kamis, mengatakan upaya monitoring kegiatan penjualan BBM untuk nelayan di berbagai wilayah harus dilakukan sesuai regulasi yang telah ditetapkan pemerintah.
"Kita cek mengenai surat rekomendasi, kita cek tentang sertifikasi kapal dan layak beroperasi semua, termasuk bagaimana melakukan serah terima BBM antara SPBB (seperti) di Pelabuhan Samudera Bitung kepada para nelayan," katanya.
"Alat metering BBM telah tersertifikasi dan layak uji alat ukur yang telah ditetapkan, berlaku sampai dengan 16 Juni 2026 jadi masih layak untuk dijalankan," ujarnya menambahkan.
Baca juga: Bupati Bantul sebut KNMP Poncosari integrasikan segala kebutuhan nelayan
Dalam kunjungan BPH Migas di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker (SPBB) Pelabuhan Perikanan Samudera, Bitung, Wahyudi turut berdiskusi dengan para nelayan.
Ia mengatakan para nelayan merasa subsidi BBM sangat membantu meringankan biaya operasional mereka.
"Pemerintah hadir menyiapkan subsidi yang benar-benar dapat membantu nelayan mencari nafkah untuk keluarganya," ujar Wahyudi.
Tak hanya melakukan kunjungan ke SPBB, BPH Migas juga melakukan monitoring ke stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
BPH Migas melakukan uji petik dan memastikan kualitas bahan bakar memenuhi spesifikasi yang ditetapkan pemerintah.
Baca juga: Menteri Trenggono tinjau progres pembangunan Kampung Nelayan di Bantul
Selain itu, BPH Migas juga melakukan uji coba penggunaan kode QR (QR code) pada kendaraan pribadi yang membeli solar dan terbukti nomor kendaraan sesuai dengan data di kepolisian.
Wahyudi juga mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Bitung yang mengeluarkan surat edaran tentang tata cara penyaluran BBM subsidi.
"Di mana setiap transaksi pembeliannya harus menunjukkan surat tanda nomor kendaraan (STNK) dan QR code, serta mencocokkannya. Apabila STNK dan QR code tidak sesuai maka konsumen tidak akan dilayani," kata dia.
Baca juga: Basarnas Yogyakarta terjunkan tim rescue cari nelayan hilang pantai Gunungkidul
Baca juga: Prabowo terima laporan progres Kampung Nelayan KKP capai 45 persen
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: BPH Migas tekankan pentingnya pengawasan suplai BBM bagi kapal nelayan
