Realisasi belanja kementerian/lembaga APBN 2025 melonjak 129,3 persen

Jumat, 9 Januari 2026 09:49 WIB

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (tengah) berbicang bersama Wamen Keuangan Suahasil Nazara (kedua kiri), Thomas Djiwandono (kedua kanan), Dirjen Anggaran Luky Alfirman (kiri) dan Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu (kanan) memberikan keterangan pada konferensi pers APBN KiTa edisi Januari 2026 di Jakarta, Kamis (8/1/2026). Kementerian Keuangan realisasi anggaran dan belanja negara (APBN) mengalami defisit sebesar Rp695 triliun atau 2,92 persen dari PDB nasional hingga 31 Desember 2025. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/nz

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan mencatat realisasi sementara belanja kementerian/lembaga (K/L) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 melonjak menjadi Rp1.500,4 triliun atau 129,3 persen dari target Rp1.160,1 triliun.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan peningkatan itu disebabkan oleh tambahan belanja maupun pergeseran belanja yang dijalankan sepanjang tahun anggaran.

“Jadi karena dua hal. Yang sifatnya pergeseran anggaran, itu menyesuaikan dengan prioritas, termasuk dari belanja non-K/L menjadi belanja K/L atau sebaliknya,” ujar Suahasil dalam Konferensi Pers APBN KiTa Edisi Januari 2026 di Jakarta, Kamis.

Menurut Suahasil, belanja non-K/L umumnya memiliki cadangan anggaran yang bisa dialihkan sesuai kebutuhan.

Sebagai contoh, anggaran bencana salah satunya bisa diperoleh dari cadangan anggaran belanja non-K/L.

“Kalau terjadi bencana maka anggarannya pindah menjadi belanja K/L,” tambahnya.

Secara rinci, realisasi sementara belanja K/L terdiri atas belanja barang Rp654,9 triliun, belanja modal Rp427,5 triliun, dan belanja bantuan sosial (bansos) Rp186,6 triliun.

Wamenkeu menambahkan, awal tahun anggaran 2025 pemerintah melakukan efisiensi anggaran yang menahan belanja pemerintah, termasuk belanja K/L sebesar Rp256,1 triliun.

Secara total, pemerintah memblokir anggaran sebesar Rp306,69 triliun yang juga mencakup efisiensi transfer ke daerah (TKD) Rp50,59 triliun.

Baca juga: Rupiah berpotensi melemah dipicu sentimen rencana AS kuasai Greenland

Baca juga: Pemerintah bisa tarik surplus BI untuk penuhi kebutuhan APBN

Tiga bulan setelah penerapan efisiensi anggaran, tepatnya pada Maret 2025, pemerintah membuka sebagian blokir anggaran dengan nilai Rp206,4 triliun. Relaksasi pembukaan blokir ini bertujuan untuk memastikan kelangsungan operasional dasar serta bansos.

Dengan relaksasi tersebut, beserta tambahan sejumlah belanja anggaran lain serta catatan belanja non-K/L senilai Rp1.102 triliun, realisasi sementara belanja pemerintah pusat tercatat mencapai Rp2.602,3 triliun, setara 96,3 triliun dari target APBN Rp2.701,4 triliun.

“Jadi, kami berbelanja Rp100 triliun lebih rendah karena kita memiliki efisiensi anggaran di awal tahun. Namun, kami juga melakukan secara fleksibel pergeseran anggaran untuk tetap bisa memenuhi seluruh program-program prioritas pemerintah,” jelas Suahasil.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Realisasi belanja kementerian/lembaga APBN 2025 melonjak 129,3 persen