Washington (ANTARA) - Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berniat melanjutkan penerapan rencana perdamaian Gaza terlepas dari keberatan pemimpin otorita Israel Benjamin Netanyahu, demikian menurut laporan Axios mengutip seorang pejabat AS.
Sebelumnya, kantor pemimpin otorita Israel menyatakan pengumuman susunan Komite Koordinasi Nasional untuk Tata Kelola Jalur Gaza tidak dikoordinasikan dengan Israel dan bertentangan dengan kebijakan pemerintahannya.
“Ini agenda kami, bukan agenda Netanyahu. Dalam beberapa bulan terakhir kami berhasil melakukan banyak hal di Gaza yang sebelumnya dianggap mustahil, dan kami akan terus melangkah,” kata seorang pejabat senior AS kepada Axios.
Baca juga: Komite Gaza diumumkan, Trump pimpin arah transisi kekuasaan
Baca juga: Menlu RI bersama Negara Arab- tuntut Israel izinkan LSM di Gaza
Menurut sumber Axios, Netanyahu tidak diajak berkonsultasi mengenai komposisi komite tersebut karena tidak memiliki kewenangan dalam keputusan itu. Pejabat tersebut menambahkan, jika Israel menginginkan AS menangani Gaza, maka pendekatannya harus sesuai dengan cara Washington.
“Kami sudah bekerja melampaui keberatannya. Biarkan dia fokus pada Iran dan biarkan kami menangani Gaza. Kami tidak akan berdebat dengannya. Dia akan menjalankan politiknya sendiri dan kami akan terus maju dengan rencana kami. Pada akhirnya, dia tidak bisa benar-benar menentang kami,” ujar pejabat tersebut.
Sebelumnya, Trump mengumumkan pembentukan Dewan Perdamaian Gaza yang beranggotakan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, utusan khusus Trump Steve Witkoff, menantu Trump sekaligus investor Jared Kushner, mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, Presiden Bank Dunia Ajay Banga, serta Wakil Penasihat Keamanan Nasional AS Robert Gabriel.
Sumber: Sputnik-OANA
Baca juga: Sebanyak 42 jurnalis Palestina ditangkap Israel sepanjang 2025
Baca juga: Korban tewas akibat agresi Israel di Gaza capai 71.269 orang
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: AS lanjutkan rencana perdamaian Gaza meski ditentang Netanyahu
