Jakarta (ANTARA) - Sekretariat Kabinet (Setkab) mengumumkan bahwa pemerintah tengah mematangkan langkah efisiensi dan optimalisasi anggaran negara melalui rapat koordinasi lintas kementerian di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin.
"Hari ini, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menghadiri undangan Rapat Koordinasi Efisiensi dan Optimalisasi Anggaran yang berlangsung di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian," demikian petikan keterangan Setkab di Jakarta.
Dalam pertemuan tersebut, para pejabat membahas berbagai perencanaan kebijakan yang akan ditempuh pemerintah, termasuk rencana penyesuaian kembali anggaran pada belanja kementerian dan lembaga.
Setkab mengabarkan bahwa langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga efektivitas penggunaan anggaran sekaligus memastikan program prioritas tetap berjalan.
Pemerintah juga terus mencermati perkembangan situasi global yang berlangsung dinamis. Pemantauan tersebut dilakukan sebagai dasar sebelum pemerintah mengambil keputusan kebijakan fiskal yang lebih jauh.
Selain dihadiri Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, rapat yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, juga dihadiri oleh mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Pengelola Investasi Danantara Rosan Roeslani, serta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Rachmat Pambudy.
Airlangga Hartarto dalam pernyataannya mengatakan bahwa rapat tersebut menindaklanjuti arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga defisit di 3 persen.
"Dalam kesempatan tersebut kita juga menyiapkan langkah optimalisasi dan efisiensi anggaran," katanya.
Pemerintah menegaskan tidak akan melonggarkan batas defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
"Pemerintah memilih fokus pada optimalisasi anggaran melalui efisiensi belanja kementerian dan lembaga," katanya.
Menurut Airlangga, langkah tersebut dilakukan sebagai respons terhadap berbagai ketidakpastian global, termasuk potensi dampak konflik geopolitik terhadap perekonomian.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan berbagai skenario fiskal untuk mengantisipasi kemungkinan konflik global yang berlangsung lebih lama dari perkiraan.
