Jakarta (ANTARA) - Sudah hampir sebulan sejak Amerika Serikat (AS) dan Israel menyerang Iran pada 28 Februari 2026, perang yang disebut Duta Besar Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzya, sebagai "blitzkrieg" itu tak berakhir sesingkat yang diinginkan AS dan Israel.
Padahal perang yang singkat diinginkan baik oleh Presiden AS Donald Trump maupun Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
Perang yang berlarut-larut akan menghabiskan energi nasional dan menjadi bunuh diri politik untuk penggagasnya, yakni Trump dan Netanyahu, yang sama-sama menghadapi Pemilu yang krusial bagi kelangsungan politik mereka.
Blitzkrieg luas dikenal pada awal Perang Dunia Kedua ketika Jerman Nazi menginvasi Eropa dalam hitungan hari.
Tapi Blitzkrieg versi Trump gagal total. "Rezim Iran tidak tumbang. Rakyat Iran juga tidak memberontak kepada penguasanya," kata Nebenzya, pada 14 Maret lalu.
Nebenzya hanyalah satu dari banyak tokoh global yang menilai Trump salah memperhitungkan kemampuan Iran.
Empat hari setelah Nebenzya mencerca blitzkrieg AS-Israel, harian New York Times di AS mengungkap pengakuan menghebohkan dari para pejabat pemerintahan AS bahwa Trump telah membuat miskalkulasi besar dalam menaksir kemampuan Iran dalam melawan AS-Israel.
Trump sendiri berubah-ubah. Awalnya bilang perang akan berlangsung hanya tiga hari, tapi belakangan bilang telah mencapai kemajuan dalam perundingan pengakhiran perang dengan Iran.
Trump, dan juga Netanyahu, yakin bombardemen udara yang masif bakal melumpuhkan militer dan rezim Iran.
Mereka lupa, tak ada rezim yang tumbang hanya oleh serangan udara.
Mereka berharap Iran berakhir seperti Libya pada 2011 ketika bombardemen NATO melumpuhkan rezim Muammar Gaddafi lalu memicu pembangkangan di dalam negeri.
Mereka yakin dengan membunuhi para pemimpin Iran mulai Ayatullah Ali Khamenei sampai Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Ali Larijani, maka "kepala ular" telah dipotong sehingga perlawanan Iran meredup.
Mereka yakin orang-orang Iran yang tak puas kepada pemerintahannya, bakal turun ke jalan untuk meruntuhkan rezim, persis seperti Libya pada 2011.
Ternyata, itu tak terjadi, karena sistem kepemimpinan kolektif kolegial Iran jauh lebih kokoh dibandingkan dengan pemerintahan one man show Gaddafi.
Sistem kepemimpinan Iran tetap berdiri kokoh walau terus menerus diserang oleh aksi ilegal AS-Israel, karena tanpa konsensus global forum PBB dan bahkan tanpa restu parlemennya sendiri.
