MPR menekankan penguatan semangat kolektif tata pendidikan nasional

Rabu, 6 Mei 2026 21:40 WIB

Tangkapan layar - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam kegiatan Forum Diskusi Denpasar 12 di Jakarta, Rabu (ANTARA/Sean Filo Muhamad)

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menekankan pentingnya penguatan semangat kolektif dalam menata pendidikan nasional guna melahirkan generasi yang kompeten, berpikir kritis, berkarakter, serta menjunjung nilai kebangsaan dan budaya.

"Saat ini, kita seperti berada pada persimpangan, ketika filosofi pendidikan nasional belum tuntas diterjemahkan dalam kurikulum pembelajaran, kita menghadapi berbagai tantangan zaman yang menuntut transformasi sejumlah sistem yang ada," kata Lestari dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Pernyataan tersebut disampaikan saat membuka diskusi daring bertema “Dilema Pendidikan Masa Depan dan Masa Lalu: Ke Mana Arah Pendidikan Indonesia” yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12.

Lestari, yang akrab disapa Rerie, menegaskan bahwa sistem pendidikan nasional tidak dapat semata-mata didasarkan pada logika pasar, melainkan harus berorientasi pada amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI juga mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk menghadirkan sistem pendidikan yang tidak hanya menekankan aspek akademis, tetapi juga mampu membentuk karakter dan memperkuat nilai budaya serta kebangsaan.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Kelembagaan Ditjen Pendidikan Tinggi Kemendiktisaintek Mukhamad Najib menyampaikan bahwa penguatan sistem pendidikan menjadi bagian penting dalam mewujudkan visi Indonesia 2045.

Ia mengungkapkan, pada 2025 terdapat 4.416 perguruan tinggi di Indonesia yang menghasilkan sekitar 1,7 juta lulusan setiap tahun. Namun, sebagian besar perguruan tinggi dinilai belum memiliki kualitas yang memadai dan masih berfokus sebagai teaching university, belum sepenuhnya menjadi research university.

“Diperlukan upaya masif untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi agar mampu menjawab tantangan zaman,” ujar Najib.

Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia Melani Budianta menilai pendidikan tidak boleh direduksi hanya untuk memenuhi kebutuhan pasar dan industri. Menurutnya, pendidikan harus mampu menjawab kompleksitas tantangan global, termasuk transformasi lingkungan, migrasi urban, digitalisasi, dan krisis kohesi sosial.

"Masyarakat kita saat ini rentan terhadap berbagai dampak transformasi multidimensi itu," ujar Melani.

Ia menambahkan, sistem pendidikan saat ini dinilai mulai kehilangan peran dalam membangun ingatan kolektif dan warisan budaya yang penting bagi pembentukan karakter peserta didik.

Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Pendidikan, Kemahasiswaan, dan Alumni Universitas Negeri Surabaya (UNESA) Martadi menegaskan pendidikan tidak hanya bertujuan mencetak sumber daya manusia untuk industri, tetapi juga untuk kebutuhan kehidupan yang lebih luas.

Ia mengingatkan pentingnya kesiapan menghadapi megatren global dalam 20 tahun mendatang, termasuk integrasi dunia, konvergensi ilmu pengetahuan, serta percepatan inovasi teknologi.

“Tugas negara adalah menjaga keseimbangan antara pendidikan akademik, nilai religius, dan tradisi budaya,” ujarnya.

Pakar pendidikan Indra Charismiadji menilai kebijakan penyesuaian program studi berdasarkan kebutuhan pasar perlu dikaji lebih bijak. Ia mencatat ketimpangan antara jumlah pencari kerja dan ketersediaan lapangan kerja yang masih terjadi setiap tahun.

Sementara itu, wartawan senior Saur Hutabarat menyoroti pentingnya peningkatan kesejahteraan guru sebagai faktor kunci keberhasilan pendidikan. Ia mengusulkan peningkatan gaji guru hingga tiga kali upah minimum regional agar mampu mendukung peningkatan kualitas pendidikan.

“Guru yang tidak siap tidak akan mampu mempersiapkan murid dengan baik,” ujarnya.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Wakil Ketua MPR tekankan penguatan semangat kolektif tata pendidikan nasional