Pemerintah memperkuat pengawasan beras cegah praktik mafia pangan

Kamis, 21 Mei 2026 23:39 WIB

Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. ANTARA/HO-Bapanas

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah memperkuat pengawasan peredaran beras guna menjaga stabilitas harga, melindungi konsumen dan petani, serta menindak berbagai praktik penyimpangan yang merugikan masyarakat dan mengganggu ketahanan pangan nasional.

Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah tengah membenahi berbagai penyimpangan di sektor pangan, termasuk dugaan praktik mafia pangan yang mempengaruhi harga di tingkat konsumen.

"Bapak Presiden ini menata penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di republik ini, termasuk di pertanian," kata Amran dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Menurut Amran, penguatan pengawasan menjadi penting karena kondisi pasokan beras nasional saat ini berada dalam posisi aman, yang mana stok cadangan beras pemerintah yang dikelola Bulog hingga pertengahan Mei 2026 mencapai 5,3 juta ton.

"Kalau suplainya banyak, (harusnya) harga turun. Nah itu kita sampaikan, ada mafia yang harus diberesin di republik ini. Dan buktinya ada, sudah tersangka. Inilah yang mau diberesin di republik ini," ujar Amran.

Berdasarkan perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras nasional periode Januari sampai Mei 2026 diproyeksikan mencapai 16,8 juta ton. Sementara kebutuhan konsumsi nasional pada periode yang sama sekitar 12,8 juta ton. Dengan demikian terdapat surplus hampir empat juta ton.

Salah satu langkah penertiban di sektor perberasan adalah dengan melakukan pemeriksaan yang intensif terhadap peredaran beras fortifikasi.

Bapanas akan melakukan uji laboratorium untuk membuktikan klaim kandungan zat gizinya karena beras fortifikasi wajib memenuhi kandungan, antara lain vitamin B1, asam folat, B12, zat besi, dan seng.

Di sisi lain, pemerintah tetap menjaga keseimbangan antara stabilitas harga pangan dan kesejahteraan petani.

Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa menambahkan pemerintah mempertahankan batas bawah harga gabah kering panen (GKP) di level Rp6.500 per kilogram agar petani tetap memperoleh keuntungan yang layak dan tetap semangat dalam bertani.

"Ini petani lagi bahagia nih. Jangan diganggu, petani lagi bahagia. Mungkin GKP-nya rada tinggi (tapi) ini petani bahagia. Nah, karena GKP tidak kita tahan batas atasnya, tentu Rp6.500 menjadi batas bawahnya," kata Ketut.

Menurut Ketut, berdasarkan pantauan Bapanas per 19 Mei 2026, rata-rata harga GKP tingkat petani secara nasional berada pada Rp6.947 per kilogram. Level harga itu telah meningkat 2,61 persen dari sebulan lalu dan meningkat 0,40 persen dari seminggu lalu.

Dia menyebutkan Sumatera Barat mencatatkan rata-rata harga GKP tertinggi dengan Rp7.668 per kg, sedangkan daerah dengan GKP terendah di D.I. Yogyakarta di Rp6.500 per kg.

"Kemudian mulai naik, nah ini memang kami akan gerakkan untuk menjaga, mengendalikan, tentu kami mengendalikan harga beras karena kalau di GKP ini adalah kebahagiaan petani. Mereka berproduksi, ini harus kita berikan ruang juga," ucap Ketut.

Kendati demikian, kata Ketut, adanya tren fluktuasi harga GKP di awal Mei 2026 merupakan pola musiman yang lazim terjadi setelah panen raya, bukan karena dampak potensi penurunan produksi beras bulanan.

Pola musiman yang berulang tersebut tergambar pada hasil Survei Harga Produsen Beras Tahun 2025 oleh BPS. Pada 2025, rata-rata harga GKP mulai mengalami peningkatan usai panen raya di Maret dan April yang kemudian memuncak pada Agustus.

Pada Mei 2025, BPS mencatat rata-rata harga GKP pada Rp6.828 per kilogram atau naik 1,73 persen dibandingkan April 2025 yang berada di Rp6.712 per kg. Lalu mulai Juni 2025 harga gabah menjadi Rp7.029 per kilogram dan mencapai Rp 7.399 per kilogram pada Agustus 2025.

Meski demikian, menurut dia, tekanan inflasi beras pascapanen raya tetap relatif terkendali, dilihat dari pergerakan tingkat inflasi beras secara bulanan usai panen raya Maret - April 2025 masih terjaga baik.

Pada Mei 2025 tercatat di 0,20 persen setelah pada April sempat deflasi 0,05 persen. Juni 2025 pada 1,00 persen. Juli 2025 sempat naik ke 1,35 persen dan menurun tipis pada Agustus 2025 ke 0,73 persen.

Adapun data BPS menunjukkan perkembangan harga beras nasional hingga pekan kedua Mei 2026 masih relatif terkendali. Dari 355 kabupaten/kota yang dipantau, terdapat 111 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan indeks perkembangan harga (IPH) beras.

Namun hanya 58 kabupaten/kota yang rata-rata harga beras mediumnya melampaui harga eceran tertinggi (HET).