#DISNAKER KULON PROGO

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, memperkuat sinergi dengan pemerintah kelurahan untuk menekan angka penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) non-prosedural ...

DPRD Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, menginisiasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan guna memperluas cakupan ...

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mencatat peningkatan signifikan pada program padat karya tahun anggaran 2026, baik dari segi jumlah titik lokasi maupun alokasi anggaran ...

Anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta Fajar Gegana mendukung dan mendorong Dinas Tenaga Kerja DIY untuk memberikan fasilitasi pelatihan dan bekerja sama dengan lembaga pelatihan kerja lembaga ...

Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Pancar Topo Driyo mendesak pemerintah kabupaten setempat segera membayar gaji karyawan PT Selo Adikarto yang belum terbayarkan. ...

Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Aris Syarifuddin mendorong peningkatan alokasi anggaran padat karya setiap tahunnya karena program yang benar-benar ...

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mencatat jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) di provinsi ini mencapai 2.495 kasus selama semester pertama 2025, ...

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakartamenerima dua aduan dari pekerja terkait dengan masalah pembayaran tunjangan hari raya (THR) untuk Idul Fitri 1446 Hijriah. ...

Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Pancar Topo Driyo meminta pemerintah setempat segera melaksanakan program padat karya karena sangat bermanfaat menciptakan ...

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, membuka layanan konsultasi atau pengaduan melalui Posko Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 2025 bagi tenaga kerja yang belum ...