#HAK MASYARAKAT

Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) menyatakan revisi Undang-Undang HAMmemperluas definisi diskriminasi guna memperkuat perlindungan masyarakat dalam akses pekerjaan, layanan publik, dan ...

Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM akan memperkuat tanggung jawab korporasi, termasuk perusahaan teknologi global, dalam penerapan prinsip ...

Sengketa tanah bisa bermula karena hal yang tampak sepele, seperti tidak adanya batas tanah yang jelas. Keadaan itu bisa sewaktu-waktu berkembang menjadi perselisihan atau bahkan konflik ...

Proses jual beli tanah tidak berhenti pada tahap kesepakatan antara penjual dan pembeli yang dilanjutkan dengan transaksi pembayaran atas tanah. Baik penjual maupun pembeli harus memahami alur jual ...

Kejahatan mafia tanah masih menjadi ancaman bagi masyarakat, terutama para pemilik tanah. Untuk memerangi mafia tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengajak ...

Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (P4T) Tahun 2026, melaksanakan peninjauan lapangan terhadap ...

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyerahkan sertipikat Hak Pakai untuk Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) tepat pada ...

Proses peralihan tanah dari orang tua kepada anak melalui hibah perlu dilakukan dengan tahapan yang benar agar sertipikat dapat dibalik nama secara sah dan memiliki kepastian hukum. Kepala Biro ...

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RImendorong Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat segera disahkan di tahun 2026 atau 2027 untuk menjamin kepastian hukum masyarakat adat. Wakil ...

Kementerian Agama (Kemenag) berharap perayaan Waisak 2026 yang dipusatkan di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, menjadi ruang spiritualitas dan perdamaian seluruh umat beragama, khususnya umat ...