#HAK MASYARAKAT

Rapat paripurna DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUU Polri) disahkan menjadi ...

Transparansi proses, kejelasan informasi, serta kemudahan akses layanan menjadi hal yang makin dirasakan masyarakat saat mengurus urusan pertanahan di Kantor Pertanahan (Kantah). ...

Seiring kompleksitas pembangunan di Indonesia, kebutuhan akan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan tanah dan ruang terus meningkat. Kampus kedinasan di bawah naungan ...

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan memanggil Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) untuk mendalami persoalan 1.023 calon dokter dari perguruan ...

Lembaga Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (Sindikasi) mengungkappekerja di industri kreatif maupun jurnalis memiliki kerentanan risiko tinggi atas pekerjaannya, bahkan ...

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menegaskan komitmen pemerintah dalam penetapan 1,4 juta hektare (ha) hutan adat melalui Surat Keputusan (SK) Penetapan Hutan Adat. Menhut dalam ...

Pemecahan bidang tanah menjadi salah satu layanan pertanahan yang cukup banyak diajukan masyarakat di Kantor Pertanahan. Proses ini umumnya dilakukan untuk berbagai kebutuhan, seperti pembagian ...

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyerahkan 1.029 sertipikat tanah wakaf dan 3 Sertipikat Hak Milik (SHM) untuk badan hukum keagamaan, dalam ...

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti berbagai aspirasi pekerja terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), pelindungan hak pekerja, hingga keselamatan serta ...

Kementerian Kesehatan terus memperkuat pelayanan kesehatan bagi korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtPA) sebagai dukungan terhadap Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Program Percontohan ...