Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) dapat menghemat anggaran negara karena berbagai persoalan hukum masyarakat dapat diselesaikan di luar pengadilan. ...
Pimpinan Pusat (PP) 'Aisyiyah resmi meluncurkan 116 Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di seluruh Indonesia yang dapat diakses masyarakat secara gratis, sebagai bagian dari dakwah kemanusiaan sekaligus ...
Pimpinan Pusat (PP) Aisyiyahmenginisiasi untuk membentuk sebanyak 116 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh wilayah Indonesia dalam upaya mencegah dan mengatasi problem kekerasan terhadap ...
Wakil Menteri (Wamen) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA)Veronica Tan mendukung penguatan kapasitas keterampilan hukum bagi para aparat penegak hukum, Aparatur Sipil Negara ...
Kementerian Hukum Republik Indonesia Kantor Wilayah (Kanwil) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengadakan peringatan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia dengan tema "Kekuatan Kekayaan Intelektual ...
Bupati Sleman Harda Kiswaya menyebutkan bahwa keberadaan paralegal merupakan langkah strategis dalam memperkuat akses keadilan ditingkat akar rumput. "Tidak seluruh lapisan masyarakat ...
Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum RI mendorong paralegalyang dibentuk Muslimat NU bisa berperan aktif di pos bantuan hukum (posbankum) pada tiap desa atau kelurahan di ...
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI Arifatul Choiri Fauzi menekankanpentingnya peran perempuan dalam melahirkan generasi penerus yang unggul dan berkualitas. ...
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menekankan melalui penguatan organisasi dan peningkatan kapasitas SDM, perempuan diharapkan menjadi motor utama dalam melahirkan ...
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyebutkan seluruh desa dan kelurahan di 38 provinsi Indonesia kini memiliki Pos Bantuan Hukum (Posbankum). Dia mengatakan Posbankum harus dipandang sebagai ...