#REFORMASI BIROKRASI

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta berkomitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan bersih, transparan, dan akuntabel melalui penguatan Zona Integritas menuju predikat ...

Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Muchammad Zaenuri mengatakan wacana kenaikan hak keuangan penyelenggara pemerintahan daerah harus diikuti dengan peningkatan kinerja ...

Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Achmad Nurmandi mendorong reformasi regulasi untuk wujudkan kesetaraan perguruan tinggi swasta (PTS) danperguruan tinggi negeri (PTN). ...

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkapkan urgensi negara menghadirkan regulasi khusus untuk melakukan tata kelola teknologi kecerdasan artifisial (AI) di Indonesia. ...

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menegaskan penempatan anggota Polri pada jabatan di luar struktur kepolisian akan dilakukan berdasarkan kebutuhan instansi yang mengajukan permintaan dan ...

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pihaknya tak menginginkan opsi pemberhentian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan pegawai honorer dalam menyikapi ...

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menghadiri Upacara Penutupan Pelatihan Dasar Militer (Latsarmil) Komponen Cadangan ...

Pemerintah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta memperkuat tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi melalui penandatanganan komitmen bersama seluruh kepala organisasi perangkat daerah ...

Pemerintah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta berhasil meraih Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) sebesar 97,56 berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2025 yang ...

Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bertujuan memperkuat kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, termasuk tindak lanjut ...