Dua puluh tujuh tahun adalah rentang waktu yang cukup panjang untuk menguji relevansi sebuah undang-undang. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) lahir dari semangat ...
Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bertujuan memperkuat kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, termasuk tindak lanjut ...
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andeas Hugo Pareira mengatakan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) tidak boleh ...
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM diarahkan untuk memperkuat mandat dan efektivitas lembaga HAM nasional dalam perlindungan ...
Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) menyatakan revisi Undang-Undang HAMmemperluas definisi diskriminasi guna memperkuat perlindungan masyarakat dalam akses pekerjaan, layanan publik, dan ...
Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM untuk memperkuat kewenangan Komisi Nasional HAM (Komnas HAM), termasuk penambahan fungsi ...
Pengesahan Undang-Undang Pelindungan Saksi dan Korban oleh DPR RI pada 21 April 2026 memperkuat sistem peradilan pidana melalui penguatan kelembagaan, perluasan subjek pelindungan, serta skema ...
Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mengatakan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) merupakan bentuk komitmen tinggi dalam memanusiakan manusia. “UU PPRT ini adalah ...
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan penerapan ambang batas parlemen alias parliamentary threshold perlu dikaji secara rasional dan ...
Menteri Sekretaris Negara yang juga Juru Bicara Presiden, Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penanggulangan Disinformasi dan Propaganda Asing masih sebatas wacana. ...