#UU APBN

Pemohon uji materi di Mahkamah Konstitusi dengan pokok permohonan meminta wakil menteri (wamen) dilarang rangkap jabatan semakin bertambah jumlahnya. Teranyar, advokat Viktor Santoso Tandiasa ...

Penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) menjadi sinyal kebijakan yang menarik untuk dikaji lebih dalam. Dengan ...

Anggota DPR RI Danang Wicaksana Sulistya mengatakan rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen yang mulai berlaku pada 2025 tersebut telah sesuai dengan ...

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) mengalami defisit sebesar Rp401,8 triliun atau 1,81 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) per ...

Ahli a de charge (meringankan) kasus dugaan korupsi timah, Prof. Romli Atmasasmita menilai penghitungan kerugian negara dalam kasus tersebut seharusnya hanya dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan ...

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 1 Januari 2025 bakal tetap dijalankan sesuai mandat Undang-Undang (UU). ...

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memangkas anggaran perjalanan dinas kementerian/lembaga (K/L) sebesar minimal 50 persen untuk tahun anggaran (TA) 2024. Arahan tersebut tertuang pada surat ...

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan akan tetap melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang secara independen meski menerima anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun ...

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Ferry Irawan menilai, utang Pemerintah hingga saat ini tetap terkendali dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Pengelolaan ...

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengajukan suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp6,1 triliun untuk 4 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Bank Tanah. Pengajuan PMN senilai Rp6,1 ...