Jogja (ANTARA Jogja) - Buruh tani perempuan perlu diberdayakan, karena sebagian besar dari mereka hanya memiliki pekerjaan saat musim tanam dan panen, kata Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta Rochana Dwi Astuti.

"Pemberdayaan buruh tani perempuan menjadi permasalahan yang penting untuk dikaji terutama menyangkut kesejahteraan ke depan," katanya usai audiensi dengan Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), di Yogyakarta, Rabu.

Menurut dia, pihaknya saat ini sedang melakukan kajian untuk mencari alternatif pemberdayaan buruh tani perempuan, sehingga diharapkan kondisi kesejahteraan mereka terutama pada aspek ekonomi bisa meningkat.

"Kajian itu bertujuan untuk mengetahui peta masalah dan model pemberdayaan yang cocok untuk buruh tani perempuan, sehingga diharapkan akan ada rumusan mengenai kebijakan apa yang nanti dapat diambil," katanya.

Ia mengatakan kajian itu diharapkan akan menghasilkan rekomendasi yang dapat disampaikan kepada gubernur DIY. Secara garis besar, gambaran ideal model pemberdayaannya adalah bagaiamana para buruh tani perempuan dapat memiliki kegiatan yang menghasilkan di sela-sela musim tanam dan panen.

Namun demikian, kata dia, modelnya masih akan dikaji dan disesuaikan dengan umur, latar belakang, dan tingkat pendidikan para buruh. Selanjutnya, baru ditentukan pemberdayaan yang cocok untuk mereka, karena pemberdayaan tidak bisa disamaratakan antara satu buruh dan yang lain.

"Kami saat ini juga sedang mengumpulkan data mengenai jumlah buruh tani perempuan dan latar belakangnya, karena yang selama ini tidak ada data resmi di DIY. Kondisi itu menyebabkan kami sedikit kesulitan untuk memetakan," kata Rochana.

Sekretaris Komisi D DPRD DIY Nur Sasmito mengatakan, dewan berharap kajian tersebut cepat diselesaikan dan ditemukan formulasi yang tepat untuk pemberdayaan buruh tani perempuan, termasuk adanya apresiasi pemerintah terhadap profesi buruh.

"Kajian tersebut diharapkan cepat selesai agar alokasi anggaran pemberdayaan dapat segera diusulkan. Pemberdayaan mungkin bisa berupa jaminan sosial, pelatihan untuk pengembangan `skill` sekaligus dukungan konkret bagi mereka, sehingga mempunyai kesadaran berkomunitas untuk saling tukar pendapat dan menyalurkan aspirasi," katanya.

(B015)