Bantul (Antara Jogja) - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada 20-25 Februari membuka pendaftaran bagi calon panitia pengawas kecamatan dan panitia pemungutan suara untuk Pemilihan Umum 2014.

"Hingga dua hari ini sudah 23 pendaftar yang mengambil formulir, dan tiga di antaranya sudah mengembalikan formulir," kata anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bantul Nuruddin Latif di Bantul, Kamis.

Menurut dia, pada Pemilu 2014 KPU Bantul membutuhkan 85 PPK untuk 17 kecamatan, dengan asumsi setiap kecamatan ada lima petugas, kemudian sebanyak 225 PPS untuk 75 desa, dengan asumsi tiga petugas di setiap desa.

Ia mengatakan untuk pengumuman hasil seleksi administrasi pendaftaran akan diumumkan pada 27 Februari, kemudian pada 2 Maret diadakan tes tertulis, yang hasilnya diumumkan pada 13 Maret.

"Kami juga akan merekrut Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam waktu dekat ini, namun jumlahnya belum bisa ditetapkan karena belum diketahui jumlah pasti tempat pemungutan suara (TPS)," katanya.

Ia menyebutkan pada 2009 di Kabupaten Bantul terdapat 2.138 TPS, setiap TPS diisi tujuh petugas KPPS. Namun, pada 2014 kemungkinan ada perubahan.

Menurut dia, dalam perekrutan petugas ini diakui ada beberapa permasalahan, seperti animo pendaftar yang tidak merata

antarkelurahan, optimalisasi akses pengumuman lowongan kurang, kemampuan komunikasi, dan IT, serta kurangnya independensi petugas.

Terkait komposisi daerah pemilihan (dapil) untuk Pemilu 2014, ia mengatakan dari tiga alternatif yang ditawarkan telah mengerucut menjadi dua alternatif, yakni tetap dengan lima dapil, namun mengubah anggota dapil atau mengubah seluruh dapil yang ada.

"Pada (26/2) kami berencana mengundang semua partai politik (parpol) untuk mensosialisasikan penentuan dapil, ada dua alternatif penentuan dapil yang akan dipilih pada Pemilu 2014 mendatang, untuk kursi legislatif diperkirakan tetap 45 kursi," katanya.

Wakil Bupati Bantul Soemarno mengatakan pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, juga sebagai sarana perwujudan kedaulatan pergantian kepemimpinan secara konstitusional serta sarana pimpinan parpol untuk memperoleh legitimasi.

"Saya mengajak semua elemen untuk mendukung pelaksanaan Pemilu 2014 mendatang. Untuk mewujudkan pelaksanaan pemilu yang berkualitas diperlukan panitia penyelenggaraan pemilu yang mengedepankan independensi," katanya.

(KR-HRI)